Rabu, 22 November 2017 23:14 WIB

CITA: 3 Tahun Jokowi-JK Bidang Perpajakan, “Merawat Kepercayaan, Menuntaskan Perbaikan”

Oleh : Ali Priyambodo | Jumat, 20 Oktober 2017


Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla , Foto: Net

Sebarr.com, Jakarta - Hari ini, 20 Oktober 2017, genap 3 tahun Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengemban amanat pemerintahan.

Sektor perpajakan menjadi salah satu sektor penting karena kontribusinya terhadap APBN dan penentu keberhasilan pencapaian target-target pembangunan, termasuk sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi ketimpangan.

Menyambut 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyampaikan refleksi atas kebijakan dan praktik perpajakan sebagai berikut.

1. Di 3 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK, terdapat beberapa pencapaian yang layak mendapatkan apresiasi, seperti kesuksesan program amnesti pajak dan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Amnesti adalah jembatan menuju reformasi perpajakan yang komprehensif dan keterbukaan informasi menjadi penanda dimulainya era baru perpajakan yang transparan.

2. Namun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan dan agenda yang wajib dituntaskan, misalnya corak arsitektur kebijakan fiskal yang lebih jelas dan memberi kepastian arah, optimalisasi kebijakan pajak sebagai instrumen untuk redistribusi dan mengurangi ketimpangan, praktik pemungutan pajak yang fair dan konsisten, program reformasi perpajakan, simplifikasi administrasi perpajakan, dan penguatan budaya pajak.

3. Secara umum, Pemerintah perlu memperjelas corak dan warna kebijakan. Kami memandang perlunya manajemen yang lebih efektif dalam merumuskan kerangka kebijakan, memandu formulasi dan arah kebijakan fiskal agar terarah, fokus kepada agenda-agenda besar yang penting dan mendesak, mengurangi kegaduhan, menciptakan kepastian, dan menjamin rasa nyaman para pemangku kepentingan.

Penting sekali kontrol agar tercipta “tertib dan disiplin” dalam praktik pemungutan pajak, termasuk perlunya melibatkan publik dalam diskursus kebijakan dan perluasan kanalisasi aspirasi.

4. Pemerintah perlu mawas diri dan melakukan evaluasi, bertolak dari pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN 2015 dan 2016 yang kurang menggembirakan. Tercatat pencapaian target pajak 2015 sebesar 82% dan tahun 2016 sebesar 81%. Sedangkan pencapaian target bea dan cukai cukup bagus, tahun 2015 sebesar 92,3% dan tahun 2016 sebesar 97,15%.

Rendahnya pencapaian dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan yang ambisius di saat perekonomian sedang mengalami stagnasi, selain faktor kepatuhan yang masih rendah dan kapasitas otoritas pemungut pajak yang perlu ditingkatkan. Dalam jangka pendek, memperbaiki fundamental lebih mendesak daripada memaksakan akselerasi, sehingga rasionalitas dan prioritas belanja patut mendapat perhatian.

5. Maka moderasi target pajak pada APBNP 2017 layak diapresiasi sebagai titik balik rasionalitas kebijakan fiskal, karena lebih realistis dan peka terhadap kondisi dunia usaha. Kebijakan pemungutan pajak yang adil dan tetap mempertimbangkan iklim investasi usaha seyogianya dipertahankan sebagai corak kebijakan perpajakan pemerintah hingga 2019 mendatang, demi menciptakan keadilan, kepastian, dan menjaga performa dan kepercayaan publik.

6. Implementasi dan pencapaian program amnesti pajak pada tahun 2016-2017 patut diapresiasi sebagai jalan keluar dari kebuntuan akibat beban target pajak yang tinggi dan kegamangan dunia usaha menghadapi ketidakpastian.
Amnesti pajak setidaknya sukses meraup uang tebusan sebesar Rp 134,8 trilyun, deklarasi harta Rp 4.865,7 trilyun, reptriasi sebesar Rp 147,1 trilyun, dan peserta sebanyak 965.983 wajib pajak.

Amnesti pajak menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan baru yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum melalui program reformasi perpajakan.

7. Reformasi Perpajakan adalah proyek jangka menengah-panjang yang membutuhkan komitmen kuat, kesadaran yang tinggi, dukungan politik yang penuh, konsistensi, dan peta jalan yang jelas dan terukur.

Periode pemerintahan Jokowi-JK ini adalah saat yang tepat untuk menuntaskan agenda reformasi perpajakan guna meletakkan fundamental dan pondasi prinsip dan sistem perpajakan yang kuat.

Revisi UU Perpajakan agar lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, kebijakan perpajakan yang kompetitif dan responsif, penerbitan perpres khusus untuk perbaikan administrasi yang berbasis teknologi informasi yang menjamin kemudahan dan kesederhanaan, penyederhanaan prosedur perpajakan dan sengketa pajak, penuntasan transformasi kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak.

8. Pencapaian lain yang layak diapresiasi adalah penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU No. 9 Tahun 2017) yang memastikan kewenangan otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi keuangan baik domestik maupun antarnegara.
Era baru perpajakan yang transparan ini akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, namun di sisi lain perlu penguatan akuntabilitas agar menjamin keamanan data dan kenyamanan masyarakat wajib pajak. Maka sinergi otoritas fiskal dan otoritas moneter mutlak diperlukan.

9. Perlu dirumuskan strategi pasca-amnesti yang tepat dan berkelanjutan, dan berpilar pada prinsip membangun ‘trust’. Pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2017 sebagai bagian dari tindak lanjut pasca-amnesti pajak.

Perlu dipastikan bahwa kebijakan perpajakan pasca-amnesti dilandasi prinsip kehati-hatian, mengkalkulasi dampak dan risiko politik, dan tetap menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang terukur dan jelas.

Guna memenuhi rasa keadilan publik terutama wajib pajak yang ikut program amnesti pajak, sebaiknya penegakan hukum pertama-tama ditujukan bagi wajib pajak atau siapapun yang tidak ikut amnesti, terdapat data akurat tentang harta yang tidak dilaporkan, dan nilainya signifikan – termasuk peserta amnesti yang mengikuti program namun secara sengaja tidak jujur.

Perlu diberikan kelonggaran bagi para peserta amnesti, termasuk untuk menunjukkan komitmen untuk jujur dan patuh.

10. Ditjen Bea dan Cukai juga telah dan sedang melakukan penguatan reformasi kepabeanan dan cukai agar institusi lebih berintegritas, kompeten, dan mampu menjalankan tugas dengan lebih baik, terutama pelayanan ekspor impor.

Penindakan terhadap importir borongan merupakan langkah tepat dan patut didukung, dengan terus melanjutkan debirokratisasi dan penyederhanaan perijinan, khususnya pengurangan lartas secara signifikan.

Presiden diharapkan memberikan dukungan penuh agar kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum memberikan dukungan konkret guna memastikan agenda penting ini berjalan dan tuntas.

Kemenkeu dan Ditjen Bea dan Cukai juga perlu terus didorong dan didukung agar berani melakukan ekstensifikasi barang kena cukai untuk melindungi masyarakat dari eksternalitas negatif dan menambah pundi-pundi penerimaan negara.

Hal lainnya, simplifikasi tarif cukai atas hasil tembakau perlu dituntaskan agar menjamin pengendalian dan mempermudah pengawasan.

11. Terakhir, perlu kami ingatkan – meminjam ucapan Alvin Rabushka – bahwa kebijakan politik yang baik akan serta merta berbalik menjadi malapetaka ketika kebijakan perpajakan yang ditempuh bersifat eksesif, tidak moderat, dan meniadakan kontrol dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian relasi timbal balik antara Pemerintah dan warga negara perlu dijamin eksistensi dan kesinambungannya dengan memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan cara-cara yang adil, fair, akuntabel, dan transparan, dan penggunaan uang pajak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian catatan reflektif ini disampaikan dengan harapan pencapaian-pencapaian penting dan bagus oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK dipertahankan dan dilanjutkan sehingga semakin berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

Kritik konstruktif adalah vitamin untuk tumbuh-kokohnya kekuasaan yang diabdikan bagi rakyat. Semoga dunia perpajakan Indonesia lebih baik ke depannya, dengan merawat kepercayaan dan menuntaskan perbaikan.

Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif CITA


# 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Komentar