PROJO: Putusan MK Mendorong Lahirnya Capres Berkualitas

Sebarr.com, Jakarta – Relawan pendukung militan Presiden Jokowi, PROJO, mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perkara Uji Materi Pasal 222 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang diajukan oleh Hadar Nafis Gumay.

Ketua Bidang Hukum PROJO, Silas Dutu, mengatakan, ambang batas (20 %) selain memperkuat sistem pemerintahan presidensial, juga diperlukan sebagai kontrol agar bisa mengukur kualitas partai yang mengusung calon presiden.

“Jangan sampai ada partai yang belum teruji dan belum diketahui kualitasnya dalam kontestasi Pemilu, belum ketahuan dipilih atau disimpati rakyat atau tidak tiba-tiba karena statusnya sebagai partai kemudian bisa mengusung calon presiden sendiri,” ungkap Silas kepada Sebarr.com, Kamis (01/11/2018).

READ  Pimpinan Tunggu Surat Resmi Tunjuk Bamsoet Ketua DPR

Jadi, sambung Silas, dengan adanya ambang batas itu, tidak berarti menghambat kesempatan partai politik untuk mengusung calon presiden.

“Justru penting untuk menjamin kualitas partai politik dan kualitas dari calon pemimpin (calon presiden) yang diusung sehingga Pemilu yang diselenggarakan benar-benar menjadi arena bertarungnya para calon pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi secara resmi memutus tidak menerima permohonan perkara Uji Materi Pasal 222 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang diajukan oleh Hadar Nafis Gumay dkk.

Dalam permohonannya, para pemohon menganggap Pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden (20%) menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon. Para Pemohon juga menganggap ambang batas pencalonan presiden merusak makna pemilu serentak.

READ  Gus Ipul: Mbak Puti Laris Rek!

MK dinilai pemohon justru tidak sejalan dengan apa yang didalikan oleh Para Pemohon. MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan UUD 1945.

Dalam pertimbangannya MK mengutip pertimbangan putusan MK No.53/PUU_XV/2017 bertanggal 11 Januari 2016 yang intinya rumusan ambang batas pencalonan Presiden (20%) dalam Pasal 222 UU Pemilu dilandasi oleh spirit yang bertujuan untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam UUD 1945 yang memungkinkan presiden (dan wakil Presiden) terpilih memiliki cukup dukungan suara partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR.