Hormati Demokrasi, Kapolri: Kasus Hukum Paslon Direm Selama Pilkada

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sebarr.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersikukuh mengusulkan proses hukum yang melibatkan calon kepala daerah dihentikan sementara selama periode pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Menurut Tito, kasus hukum ini meliputi mereka yang berstatus sebagai saksi ataupun tersangka. Kapolri berpendapat saat Pilkada, para pasangan calon (paslon) berusaha untuk mendapatkan dukungan publik. Para paslon pun akan berusaha untuk membuat program atau kegiatan-kegiatan yamg menarik hati publik.

“Nah di tengah situasi ini bisa saja nanti mereka kehilangan suara popularitas elektabilitas karena proses hukum,” kata Tito, di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Kata Tito, apabila calon yang tersangkut kasus hukum belum tentu bersalah dikhawatirkan dapat digunakan sebagai alat oknum tertentu untuk memberi preseden buruk pada calon tertentu.

READ  Hitungan Gerindra Usung Mayjend (Purn) Sudrajat di Pilgub Jabar

“Apalagi sangat sensitif kalau seseorang dipanggil (terkait proses hukum) terus, pasti itu berpengaruh kepada popularitas dan elektabilitasnya, Itu bisa jeblok,” ujar Tito.

Bila proses hukum tetap dijalankan saat masa pemilihan, dikhawatirkan publik telah menghakimi seseorang bersalah meskipun belum bersalah.

Oleh karena itu, Tito mengajak penegak hukum lain seperti KPK, Kejaksaan Agung lebih baik untuk menunda sementara untuk menghormati proses demokrasi.

“Saya berpendapat memang hukum adalah supremasi tapi demokrasi ini juga kita harus hormati,” imbuh Kapolri dikutip dari republika.

Bila hal ini disepakati, maka paslon yang sudah ditetapkan per 12 Februari mendatang, apabila ada uang terjerat proses hukum baik sebagai saksi atau tersangka akan ditunda sampai pilkada selesai.

READ  Ini Daftar 'Jagoan PDIP' di Pilkada Serentak 2018

“Selesai pilkada, terpilih atau tidak, proses sebagai saksi atau tersangka bisa dilanjutkan,” tandas jenderal bintang empat itu.