Menakar Politik dan Kekuasaan di Zaman Edan

Ilustrasi Kekuasaan Politik

Penulis: Supriyadi KS
Kader PROJO Banyuwangi

DALAM sejarah politik Indonesia, perbincangan-perbincangan politik yang dilakukan bapak pendiri bangsa senantiasa bermuara pada etika dan kemanusiaan.

Persoalan yang dikemukakan dan pertanyaan yang diajukan merupakan abstraksi moral yang bersumber dari upaya untuk memberi arti dan makna bagi kehidupan individu dan masyarakat. Ada tujuan lebih pasti dan lebih agung yang hendak dicapai, kendati harus melewati perjuangan yang tidak kunjung selesai.

Seiring perjalanannya, pokok bahasan politik yang utama yang diketengahkan adalah masalah individu dan hak-hak miliknya. Itu terlihat jelas lewat tema-tema pembahasan yang berkisar pada soal kebebasan, otoritas, hak-hak asasi manusia, demokrasi, hak dan kewajiban, keadilan dan lain-lain.

Bahkan, perbincangan Politik “now”, hanya bicara soal kekuasaan dan segala cara untuk meraihnya. Terutama kekuasaan dalam membuat berbagai kebijakan yang mengarah pada persoalan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

Politik, setidaknya itulah yang terbaca oleh publik, kini telah direduksi ke dalam persoalan bagaimana memenangkan pertarungan politik dengan berbagai macam cara guna kemudian menebar bidak-bidak, yang nanti dapat membangun pola simbiosis mutualisme.

Oleh karenanya, tidak mengherankan, fokus perangkat politik yang dibangun senantiasa mengarah pada bagaimana menggalang kemenangan dengan semata-mata untuk berkuasa.

READ  Khofifah Mundur, Jokowi: Reshuffle, Nanti Dilihat

Serasa patut untuk disayangkan, ada banyak yang lupa akan gagasan para founding fathers. Di setiap percakapan politik, sekarang, tidak menekankan pada kepentingan bersama dan pluralitas. Bahasa politik sekarang kadang-kadang malah menyebarkan syiar kebencian pada golongan yang berbeda.

Padahal, demokrasi bukan berdasarkan penyatuan tetapi persatuan. Inilah yang disayangkan. Para politikus lupa pada esensi kebersamaan dan malah kadang-kadang menggunakan konstitusi sebagai kepentingan dan alat golongannya masing-masing.

Politik Zaman Edan

Bisa jadi benar apa yang sering dikatakan orang, bahwa zaman ini “zaman edan” (belakangan saya ketahui istilah itu berasal dari buku serat Jaya Baya). Zaman edan adalah zaman ketika banyak penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran aturan maupun pelanggaran hukum.

Para pemimpin mencuri dan merampas uang rakyat dengan serakah; rakyat saling membenci; besarnya keinginan untuk saling menyakiti; elit politik meracuni dan mengintimidasi pikiran publik dengan fitnah dan pembunuhan karakter lawan. Kita semakin lupa, tak memahami dan tak peduli arti perikemanusiaan. Kita menjadi manusia edan di zaman edan.

Di zaman edan ini, disadari atau tidak, uang menjadi pengendali segala-galanya dalam membentuk alam bawah sadar publik. Sehingga – tanpa sadar – derajat kemanusiaan dinilai dari kemampuan seseorang mengakumulasi kekayaan. Ukuran gengsi sosial diukur berdasarkan seberapa besar kekayaan dan jumlah uang dimiliki seseorang.

READ  Jokowi Bakal Gelar Lomba Pangkas Aturan Njelimet

Tanpa sadar, situasi ini melahirkan bajingan-bajingan politik, dengan APBD sebagai pusat seluruh kerja politik mereka. Jika hal ini tidak dilakukan perubahan, demokrasi hanya akan menghasilkan sebarisan kaum dungu yang tak tahu malu.

Partai politik yang hakikatnya dibangun untuk tujuan politik sebagai upaya mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat pun semakin menjauh dari sumbu utamanya: Demokrasi. Politisi/Parpol yang hanya berpikir “asal menang” dengan menghalalkan segala cara telah benar-benar menciderai Demokrasi.

Pondasi berbangsa dan bernegara yang diletakkan para founding fathers yang berdasarkan perikeadilan dan perikemanusian juga terciderai. Jika kemanusiaan yang adil dan beradab kerap terlupakan, tertinggal jauh, dan terabaikan dalam kebisingan sekadar persoalan asal menang dan siapa mendapat apa, jangan heran pula jika kehidupan politik semakin dijauhi masyarakat.

Opini miring dan keruh tentang politik ini menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap politik beserta seluruh elemennya. Dunia politik kita, kini, lebih mengarah dan terasa pada makna politik di tingkat praktis yang dalam kenyataannya teramat praktis sehingga lepasnya substansi politik dalam kepraktisan itu.

READ  Apakah Energi Nuklir Warisan Bung Karno Akan Terus Dikubur?

Etika Politik di Zaman Edan

Akan sedikit lebih elok, apabila kepraktisan itu dilakukan dengan cara-cara yang mengindahkan perikemanusiaan, dengan cara-cara yang bersih. Agar orientasi kemenangan yang diperoleh dalam setiap ingar bingar kontestasi politik benar-benar menjadi legitimate – pula – secara moral. Sehingga, harkat perikemanusiaan mendapatkan tempat yang semestinya dalam kehidupan politik.

Sebab, pada akhirnya, politik adalah membicarakan persoalan-persoalan mendasar tentang kemanusiaan, tentang kehidupan manusia atau, bahkan, kemanusiaan itu sendiri. – “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. Kata Gus Dur. –

Kiranya, pergolakan politik di Indonesia memang bukan semata persoalan bagaimana menerapkan gagasan guru-guru bangsa. Tetapi, kita masih memerlukan diskursus yang lebih luas dan memerukan perjuangan yang panjang.

Meski masih banyak persoalan di tingkat pilar-pilar demokrasi, saya percaya, di sebagian politisi kita masih ada yang menjadikan kepentingan warga bangsa sebagai orientasi mereka.

Bangsa ini sesungguhnya cukup diwarisi oleh banyak hikmah dari politisi berkarakter negarawan yang terbiasa berdekatan dengan banyak manusia yang bernama rakyat. Tidak peduli yang besar atau yang kecil mereka datangi untuk berbagai rasa dan harapan.