Kepala BPN Sindir Anies Jangan Sok Tahu

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: Bisnis

Sebarr.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan siap meladeni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait hak guna bangunan (HGB) atas pulau-pulau reklamasi.

“Kalau mereka mengajukan gugatan ke PTUN, kami akan pertahankan. Kami akan pertahankan prinsip. Keputusan yang sudah diterbitkan secara benar tidak boleh dibatalkan karena akan menciptakan ketidakpastian,” kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, ditulis Sabtu (13/1/2018)

Terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut BPN sebenarnya bisa saja membatalkan sertifikat HGB karena ada dasar hukum berupa peraturan menteri yang meregulasi hal tersebut, Sofyan menyindir Gubernur DKI itu jangan sok tahu.

READ  Sofyan Djalil Tolak Permintaan Anies Baswedan

“Pemahaman soal Permen, kami yang lebih tahu. Permen itu berlaku kalau ada kesalahan objek, kesalahan subjek. Ini kan tidak ada sengketa,” tegas Sofyan, dikutip dari metrotv

Sementara itu, Anies menilai Kementerian ATR/BPN bisa saja membatalkan sertifikat HGB. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut ada aturan yang bisa dipakai untuk menganulir HGB tanpa harus melalui jalur pengadilan.

“Ada hal-hal yang juga bisa diputuskan oleh pemegang otoritas (BPN) karena ketentuan menterinya ada. Ketentuan untuk menetapkan ataupun tata aturan untuk membatalkan. Nantilah, kami enggak mau berpolemik jarak jauh. Kami nanti akan tulis. Kami akan jawab surat itu,” kata Anies merahasiakan aturan yang dimaksud.

READ  Nyate Bareng Nelayan, Jokowi Cari Solusi Cantrang

Anies mengatakan sertifikat HGB di Pulau D terbit sebelum Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diterbitkan. “Urutan perizinan itu tidak benar,” ujar dia.

Menurut Anies, pengiriman surat ke BPN merupakan sebuah proses administrasi. Baginya, pembatalan HGB di pulau-pulau reklamasi merupakan hal mendasar mengingat Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum disahkan.