Sandi: Pengembang Reklamasi Sudah Langgar Hukum

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Sebarr.com, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pengembang reklamasi sudah melanggar hukum. Hal ini disampaikan Sandi saat dimintai tanggapannya terkait pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan pulau reklamasi.

“Konsekuensi hukum itu yang harus kita canangkan dan mereka (pengembang) kan sudah melanggar hukum. Sudah ada kasus korupsi, sudah ada orangnya yang masuk penjara. Terus sudah ada sekarang pemeriksaan yang berjalan, ada cacat administrasi,” kata dia di Jakarta Creative Hub, Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Dia menegaskan posisi pemerintah ada di pihak kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang. Kepentingan publik tak boleh dikalahkan kepentingan segelintir orang.

“Jadi saya lihat pengembang nggak boleh seenaknya, semena-mena. Masak pemerintah nggak hadir untuk kepentingan masyarakat? Pemerintah itu nggak boleh kalah sama kepentingan sekelompok atau golongan,” ujarnya.

READ  Buwas: Banyak yang Tepuk Tangan Senang Saya Mau Pensiun

Sandiaga menekankan Pemprov DKI siap menerima apa pun konsekuensi yang timbul akibat pembatalan HGB. Pemprov DKI siap mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D.

“Semua konsekuensi hukum akan kita lakukan dan kita akan membayar itu sebagai bentuk konsekuensi hukum,” tegas Sandiaga.

Sandiaga menuturkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan HGB. Komunikasi tersebut berjalan dengan baik, termasuk dengan Kepala BPN Sofyan Djalil.

“Sekarang ini, berkomunikasi dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah bagus hubungannya, tapi kita hubungannya dengan Pak Sofyan Djalil bagus sekali,” terang Sandiaga.

READ  Dikritik Cuma Sekali Unggah Video Rapat, Sandi: We're Open Kimono, Open Kebaya

Sebelumnya diberitakan, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membenarkan sikap Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menolak permintaan Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Jawaban dari Kepala BPN (yang menolak mencabut) itu sudah betul dan sesuai prosedur karena itu HGB kan keluar karena sudah ada persetujuan dari pemilik HPL yang mana atas nama Pemprov DKI,” kata Yusril, dalam Program Perspektif Indonesia Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Menurut Yusril, alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Sofyan Djalil untuk mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi C, D, dan G dinilai kurang tepat.

Pasalnya, permintaan pembatalan itu karena belum ada Perda Zonasi dan Tata Ruang yang mengatur soal reklamasi. Ya jelas itu enggak bisa.

READ  Ahok Kurusan Jelang Sidang Cerai

“Jadi ya karena Perda Zonasi dan Tata Ruang ini belum ada, bagaimana mau dibatalkan sertifikat itu,” tanya Yusril.