TPDI: Prabowo Terancam Pidana Penjara 36 Sampai 72 Bulan

Sebarr.com, Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Seletinus mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra,Prabowo Subianto terancam pidana penjara 36 hingga 72 bulan jika terbukti melakukan kegiatan politik uang. Tak hanya Prabowo, Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga dihadapkan pada ancaman pidana penjara.

“Baik pemberi dan penerima, keduanya bisa dipidana. Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016). Perbedaannya, La Nyalla berada dalam situasi ‘fait accompli’ (keadaan terpaksa),” kata Petrus Seletinus, dikutip Sebarr.com dari Pontas.id, Sabtu (13/1/2018).

Petrus menjabarkan, adapun bunyi UU No. 10/2016, Pasal 187(b) adalah sebagai berikut:
“Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan”

Pasal 187 (c):
“Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan.”

Karena itu, Petrus mendesak Satgas Anti Politik Uang Polri untuk mengusut tuntas kasus ini lewat pernyataan La Nyalla. “Satgas Antipolitik Uang yang baru dibentuk Kapolri harus berani merespons pernyataan La Nyalla yang gagal menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra. Informasi tersebut harus dijadikan dasar dimulainya penyelidikan secara proyustisia sesuai KUHP dan UU Pilkada,” ujar Petrus.

READ  Bawaslu Siap Panggil Prabowo

Petrus juga mengingatkan bahwa Satgas Anti Politik Uang dibentuk atas tujuan melahirkan kepala daerah yang bersih, “Bebas KKN dan menjunjung tinggi NKRI serta Pancasila,” tandasnya.

Rekomendasi 40 Miliar

Sebelumnya, La Nyalla mengungkapkan kekesalannya kepada Prabowo Subianto yang marah dan membatalkan pencalonan Nyalla karena tidak memenuhi permintaan uang sebesar Rp. 40 miliar.

Kronologisnya kata La Nyalla, saat dirinya mendapatkan surat mandat dari Prabowo di Hambalang, Bogor, Sabtu (10/12/2017), bertepatan dengan saat Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat. Adapun surat mandat yang diterima La Nyalla hanya berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/ Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses DPP Partai Gerindra. Salah satu kelengkapan pemenangan tersebut adalah uang Rp 40 miliar untuk digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jatim.

READ  Pilpres 2019: Jokowi Vs Prabowo Jilid II

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo, “Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Yang minta Bapak Prabowo, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi,” ujar La Nyalla saat menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018) lalu.

Menurut La Nyalla, karena dia belum menyanggupi menyerahkan uang itu, dia pun dipanggil Prabowo ke rumahnya. “Saya dipanggil 08 (Prabowo) kok dimaki-maki. Prabowo itu siapa? Saya bukan pegawainya dia, kok dia maki-maki saya,” ujar La Nyalla.

La Nyalla mengaku tidak menyangka akan dimarahi Prabowo karena permasalahan uang Rp 40 miliar. Ia merasa disia-siakan Prabowo. Padahal, ia telah mendukung Prabowo dari 2009 saat masih menjadi calon wakil presiden.

Logistik Pilkada

Namun pernyataan La Nyalla ini telah dibantah Fadli Zon, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Fadli mengatakan, Prabowo tak pernah meminta uang sebesar Rp 40 miliar kepada La Nyalla.

Ia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finasial La Nyalla untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra. “Saya enggak tahu juga (Prabowo minta atau tidak). Mungkin menanyakan (kesiapan dana) iya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.

READ  Tak Dapat Hadir, Alfian Tanjung Minta Jadwal Pemeriksaannya Diundur

“Kalau itu dipertanyakan terkait kesiapannya untuk menyediakan dana untuk pilkada untuk digunakan dirinya sendiri, ya sangat mungkin. Tentu kebutuhan logistik dalam pertarungan pilkada sangat diperlukan,” kata Fadli.

Di tempat berbeda, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu Jawa Timur telah memanggil La Nyalla untuk mengklarifikasi pernyataan soal dimintai kesiapan dana sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Kami minta ke Bawaslu jatim untuk menindaklanjutinya, sudah manggil Pak La Nyalla, sudah layangkan suratnya, sudah mengirim, kemaren sudah ada surat pemanggilan,” ujar Rahmat saat ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta pada Sabtu (13/1).

Menurut Rahmat, pemanggilan untuk mengklarifikasi pernyataan La Nyalla apakah benar atau tidak permintaan dana untuk maju menjadi calon pemilihan Gubernur Jatim dari Gerindra tersebut. Jika memang ada buktinya bisa diteruskan kalau tidak maka sebaiknya dihentikan agar tidak terjadi kegaduhan baru.

“Bisa panggil Pak Prabowo untuk menjelaskan supaya terang apakah jelas ada mahar atau tidak. Tapi ya kita tunggu dari pemanggilan Pak La Nyalla dulu jika ada bukti, jadi perkembangan klarifikasi dari pak La Nyalla itu akan menentukan panggil Pak Prabowo atau tidak,” ujar Rahmat.