Ini Tanggapan JK Soal Airlangga dan Idrus Marham

Sebarr.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempersoalkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto rangkap jabatan.

JK meyakini kerja Airlangga di kabinet tidak terganggu dengan urusan parpol.

“Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Kalla mengatakan, sebelum memutuskan untuk mempertahankan Airlangga, ia dan Jokowi sudah terlebih dahulu meminta komitmennya agar tetap fokus memimpin Kementerian Perindustrian.

“Waktu yang harus setidaknya 90 persen tetap mengurus kementeriannya. itu pesan kita,” ucap Kalla.

Jusuf Kalla pun sepakat dengan alasan Jokowi. Ia menilai akan sulit untuk mencari pengganti Airlangga di sisa waktu pemerintahan yang tinggal satu tahun.

READ  Kemenperin Siapkan Anggaran Tiga Kawasan Industri di Luar Jawa

“Seperti yang dikatakan Pak Presiden tadi, ini kan secara waktu itu yang kurang lebih satu lagi,” kata dia.

Jokowi sebelumnya beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

“Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.

READ  JK: Menghina Anjing Raja Saja Anda Bisa Dihukum

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Jokowi beralasan mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena ia adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.

Namun berbeda pandangan Wapres JK saat diminta pendapatnya soal Sekjen Golkar Idrus Marham yang juga rangkap jabatan sebagai Menteri Sosial.

“Sekjen saya kira sulit untuk merangkap,” kata JK di Jakarta.

Ia menjelaskan memang untuk kebijakan Sekretaris Jenderal itu urusan kebijakan Partai Golkar, namun posisi Sekretaris Jenderal tentunya berbedan dengan ketua umum.

“Kalau Sekjen harus berada di kantor, tidak mungkin dia rangkap,” ujarnya.