oleh

Ketum MUI Minta Penceramah Berbicara Bedasarkan Fakta

-Nasional-167 views

Sebarr.com, Jakarta – Ketum MUI mengingatkan kepada setiap penceramah untuk senantiasa berbicara berdasarkan fakta. Selain itu, dia meminta agar kepentingan negara diutamakan.

“Saya mengajak supaya para dai berdakwah secara proporsional, yang santun gitu lho. Dan tidak melakukannya dengan cara provokatif. Apalagi kalau itu membahayakan. Kalau itu membahayakan negara, ya tentu harus dihentikan,” ujar Ma’ruf di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakpus, Selasa (30/5/2017).

Ma’ruf juga menekankan pentingnya seorang penceramah untuk berbicara sesuai dengan fakta. Jangan menceritakan fenomena yang tidak pernah ada.

“Ya, apalagi ceramah bohong, tambah ngawur lagi,” ujar Ma’ruf.

Seandainya penceramah menemukan adanya fakta namun itu sensitif, sebaiknya hal itu tidak diangkat ke publik. Ma’ruf meminta fakta itu disampaikan kepada pihak yang berwenang.

“Walaupun fakta, kan tidak perlu dibuka di ceramah. Bisa disampaikan kepada pihak yang memiliki kompetensi, memiliki otoritas. Sampaikan, nih ada fakta misalnya. Ya tidak usah diceramahkan,” ujar Ma’ruf.

“Itu kan diceramahkan hanya menimbulkan kegaduhan saja. Jadi ya perlu ada. Apalagi kalau ceramah menggunakan fakta bohong, itu saya kira sudah menyalahi etika,” sambung Rais Aam PBNU ini.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri menahan Alfian Tanjung, Selasa dini hari (30/5/2017) setelah memeriksa sejak Senin (29/5/2017).

Alfian ditahan buntut laporan Sudjatmiko, warga Surabaya, ke Bareskrim Polri. Yang dipermasalahkan adalah isi ceramah dalam kuliah subuh oleh Alfian.

Materinya tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Komunis China. Ceramah itu dilakukan di Masjid Mujahidin di Jalan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur. Belakangan ceramah yang dilakukan 26 Februari 2017 itu juga diunggah di YouTube sehingga dilaporkan ke Bareskrim pada 11 April lalu.

“Pelaku kita tahan karena memenuhi unsur tindak pidana menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan dan atau diskriminasi ras dan etnis,” kata Direktur Tipidum Brigjen Herry Rudolf Nahak.

 

(dtk)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *