oleh

Ini Kata Hendardi Soal KSP, Moeldoko dan Pelanggaran HAM Masa Lalu,

Sebarr.com, Jakarta – Dilakukan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo hari ini melantik mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki ,Rabu (17/1/2018).

Moeldoko dilantik bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yang menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Selama ini karier Moeldoko memang identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Puncak kariernya di TNI AD adalah saat dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk naik pangkat dan menjadi Panglima TNI. Alumnus Akabari angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Pelantikan Moeldoko berjalan mulus, namun sejumlah kelompok sipil kemudian meragukan kinerja Kantor Staf Kepresiden (KSP) jika dipimpin oleh mantan Militer berpangkat Jenderal Bintang Empat.

Hendardi, Direktur Setara Institut menyoal dan menyampaikan kritiknya terkait KSP yang di pimpin Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, berikut ini kritiknya.

Secara normatif tidak ada yang salah dari langkah politik Jokowi mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang menggantikan Teten Masduki.

Moeldoko telah purna tugas sejak lama dan memiliki hak untuk berpolitik termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Posisi sebagai Kepala Staf adalah posisi strategis karena memegang kunci keberhasilan sebuah pemerintahan pada suatu rezim, karena itu bukan hanya integritas dan profesionalitas yang dibutuhkan tapi chemistry yang cocok dengan Presiden.

Namun demikian, sejumlah pihak mencemaskan dengan agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, yang sebelumnya telah dirintis KSP.

Di tangan Moeldoko, apakah isu pelanggaran HAM masa lalu menjadi prioritas yang dianggap penting? Ini akan dibuktikan saat Moeldoko mulai bekerja.

Sebagaimana diketahui, KSP telah merancang sejumlah inisiatif perihal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan memiliki quick respons atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang aktual terjadi. Meskipun demikian, inisiatif-inisiatif KSP juga berhenti pada level gagasan yang belum executable.

Saya melihat Moeldoko tidak memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, meskipun demikian, karena latar belakangnya yang merupakan anggota TNI, wajar jika banyak pihak meragukan independensinya dalam menyikapi aspirasi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Perlu dicatat, bahwa janji Jokowi terkait penuntasan pelanggaran HAM masa lalu termaktub dalam Nawacita yang dirilis pada 2014.

Tiga tahun kemudian, janji itu belum dipenuhi. Sisa masa kepemimpinan Jokowi dipastikan tidak akan kondusif bagi upaya penyelesaian kasus-kasus yang kontroversial dan menimbulkan kegaduhan.

Karena itu, Moeldoko kemungkinan bukanlah determinant factor bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Kunci penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ada di tangan Presiden Jokowi, yang tinggal memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan kasus-kasus yang telah diselidiki Komnas HAM dan mengeluarkan Keputusan Presiden membentuk pengadilan HAM. Jikapun bukan jalan yudisial yang dipilih, presiden bisa membentuk Komite Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu.

Biarkanlah para anggota komite itu yang merumuskan jalan keluar terbaiknya bagi bangsa dan negara. Jadi, kecemasan berhentinya upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tetap harus dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *