oleh

Puan Maharani: Sesuai Arahan Presiden, Iuran BPJS tidak Naik

Sebarr.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan, kalau salah satu solusi untuk mengurangi defisit adalah dengan menaikkan iuran, tambah Puan, Presiden memberi arahan untuk sementara waktu tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Untuk itu, Menko PMK menyampaikan perlu dicari terobosan dalam mengatasi kesenjangan input dan output keuangan BPJS Kesehatan sehingga dapat menjadi substansi di dalam Revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang JKN.

“Salah satu yang harus menjadi perhatian dalam diskusi kali ini adalah, yang pertama, terkait dengan iuran. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, agar dalam waktu dekat ini untuk tidak menaikkan iuran Peserta BPJS Kesehatan. Ini merupakan satu kebijakan dari Presiden,” jelas Puan, saat memberikan Keynote Speech dalam acara Talk Show Penguatan Komitmen Lintas Sektor dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (31/1).

Yang kedua sambung puan, pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan. Saat ini masih sering ditemukan keluhan-keluhan dari masyarakat seolah-olah Peserta BPJS kesehatan adalah kelompok kelas dua untuk dilayani,” tambah Menko PMK seraya menambahkan bahwa pelayanan harus diberikan dengan senyum”.

Hal ketiga, lanjut Puan, adalah sinkronisasi data peserta, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berjumlah 92,4 juta penduduk. Ia menambahkan bahwa Kemensos, Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa peserta PBI adalah kelompok masyarakat tidak mampu, dan diselaraskan dengan basis data terpadu tahun 2015.

“Yang keempat, terkait dengan kepesertaan. Kemenakertrans, Kementerian BUMN, Kemendagri, dan BPJS Kesehatan, memastikan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta, agar prinsip gotong-royong semakin diperkuat. Yang sehat membantu yang sakit,” tambah Puan.

Hal kelima, menurut Menko, adalah edukasi dan sosialisasi. Ia menyampaikan bahwa Kemenkes. Kemendagri, Kemkominfo, Pemerintah Daerah, dan BPJS Kesehatan perlu terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan nasional. Caranya, lanjut Menko PMK, daftarkan diri, dan membayar iuran selagi sehat, agar dapat memperoleh manfaat JKN, begitu juga dengan edukasi dan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat.

Program JKN ini, tambah Menko PMK, merupakan Program Strategis Nasional dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dan ini salah satu program yang selalu diperhatikan oleh Presiden.

“Jangan sampai rakyat tidak bisa mendapatkan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, agar mereka merasa bahwa Negara atau Pemerintah itu hadir. Rakyat yang sehat adalah modal dasar dalam membangun masyarakat yang sejahtera, maju, dan berkebudayaan. Dan tentu saja, dengan bergotong-royong, insyaallah semua tertolong,” pungkas Puan di akhir Keynote Speech.

Facebook Comments

Komentar

News Feed