oleh

Trik Setnov Gugat UU KPK Mental di MK

Sebarr.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan bekas ketua DPR Setya Novanto terkait penetapan status tersangka oleh KPK.

“Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu (21/2/2018).

MK berpendapat Setnov tidak mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo.

“Oleh karena tidak ada persoalan konstitusional terhadap norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK, dengan demikian dalil Pemohon yang menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional sesungguhnya tidak terjadi,” ujar Hakim Konstitusi, dilansir Antara.

Sebelumnya, Setnov dalam dalilnya menghendaki pemberlakuan ketentuan a quo tidak dapat diterapkan terhadap dirinya, karena saat itu dia merupakan anggota DPR yang harus diberi perlindungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Terhadap dalil tersebut, dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan a quo tidak berlaku apabila anggota DPR tersebut tertangkap tangan dan disangkakan melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, menurut MK, argumentasi Setnov yang menyatakan prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap dirinya harus dilakukan dengan izin dari Presiden adalah hal yang tidak beralasan.

“Mengingat sesuai fakta yang ada di persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh KPK terhadap Pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik,” kata Hakim Konstitusi.

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *