oleh

Presiden Jokowi: Pihak yang Tak Setuju UU MD3, Silakan Ajukan Gugatan Uji Materi ke MK

Sebarr.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan DPR, karena harus dikaji lebih dalam. Jokowi pun mengimbau masyarakat yang tidak setuju dengan pasal di UU tersebut untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review,” ujar Jokowi setelah menghadiri acara Dzikir Kebangsaan Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Presiden Jokowi-pun menyadari, walau dirinya tidak menandatangani, UU tersebut tetap akan berlaku. Dia mengatakan itu adalah risiko dari penerbitan UU.

“Ya itu risiko-risiko yang sudah ada di UU. Jadi memang saya tanda tangan atau tidak kan sebenarnya sama saja. Jadi saya tanda tangani nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Nggak saya tandatangani juga itu berjalan. Jadi masih dalam kajian,” tukas Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, dirinya masih menimbang untuk meneken UU itu karena mendengar banyak keresahan di masyarakat.

“Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk. Ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat,” tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, draf UU tersebut sudah ada di mejanya. Namun dia masih menimbang-nimbang untuk meneken. Dia menegaskan tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Saya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,” tandas Presiden Jokowi.

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *