oleh

DPR: UU Ormas Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil

Sebarr.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam sidang lanjutan UU Ormas, Selasa (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK, mengatakan UU Ormas tetap memberikan perlindungan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat bagi masyarakat.

Hal ini, kata dia, karena UU a quo merupakan pengejawantahan dari Pasal 28 UUD 1945.

“Atas dasar Pasal 28 UUD 1945 tersebut dibentuklah UU Ormas untuk menjabarkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua ormas dalam menjalankan organisasinya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” papar Arteria menanggapi permohonan yang diajukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah.

Selanjutnya, Arteria menyebut UU Ormas tetap mengakomodasi keberadaan mekanisme review atau pengujian keputusan pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah organisasi masyarakat.

Ia menjelaskan dalam mencabut badan hukum sebuah ormas yang menyimpang, pemerintah harus memenuhi kualifikasi yang tercantum dalam UU Ormas.

Menurutnya, hal ini membuktikan asumsi Pemohon yang menyebut pemerintah mencabut badan hukum sebuah ormas hanya berdasarkan kesewenang-wenangan, tidaklah benar.

“Proses pengambilan keputusan untuk mencabut status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah ormas, didasarkan pada kualifikasi yang diuraikan dalam UU Ormas sehingga kurang tepat jika kemudian keputusan menjatuhkan sanksi pembubaran tersebut diasumsikan para Pemohon sebagai sebuah keputusan yang hanya disandarkan diskresi individual ataupun penilaian pribadi,” terang Arteria di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *