Bandara Kertajati Rampung, Agus Santoso Siap Kembangkan Kerjasama Infrastruktur Pemerintah Pusat dan...

Bandara Kertajati Rampung, Agus Santoso Siap Kembangkan Kerjasama Infrastruktur Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebarr.com, Jakarta – Pembangunan Bandara Internasional kertajati di Majalengka Jawa Barat adalah salah satu contoh sangat baik dari kerjasama para pihak yang saling menguntungkan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta, BUMN maupun Perum yang semuanya berada di bawah kepemimpinan Presiden RI.

“Bandara Kertajati ini adalah contoh sangat bagus kerjasama antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Pemprov Jawa Barat, BUMN, Perum dan Swasta. Skema kerjasama ini ternyata bisa mempercepat selesainya pembangunan serta meringankan beban biaya dari masing-masing pihak. Kerjasama seperti ini akan menjadi contoh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional di tempat lain,” ujar Presiden.

Semangatnya adalah kerja bersama gotong royong demi mencapai kemajuan secara harmonis, yaitu untuk bisa menjadi sebuah kekuatan maka lidi-lidi perlu disatukan. Satu lidi tidak akan bisa menjadi sapu, namun jika lidi-lidi itu disatukan akan menjadi kekuatan untuk membersihkan halaman luas.

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan siap melanjutkan dan melaksanakan model-model kerjasama tersebut untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur perhubungan udara di berbagai tempat di tanah air, untuk Merangkai Menyatukan Indonesia.

“Ada beberapa proyek pengembangan infrastruktur perhubungan udara yang akan dikembangkan dengan skema di atas, beberapa di antaranya adalah pembangunan terminal Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Bandara Samarinda, Buntukunik Tana Toraja, serta Bandara Nabire. Pemerintah Provinsi dari masing masing daerah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunannya.” ujarnya.

Terkait dengan Bandara Kertajati, kata Agus menceritakan, semula Bandara ini terkatung katung pembangunannya karena sejak studi kelayakan tahun 2003 dan diberikan Izin Penetapan Lokasi tahun 2005 di mana Pemprov Jabar waktu itu menyatakan sanggup membiayai sendiri dengan APBD.

Namun, lanjutnya, ternyata sampai 2011 pun tidak ada realisasi dari Pemprov. Sehingga dalam review ulang dimintakan adanya alokasi APBN untuk memberikan leverage terhadap bandara ini.

“Kekosongan kegiatan sejak ditetapkan penlok sampai izin penetapan lokasinya selama 5 tahun terlewati, sehingga masa izin hangus. Bayangkan, studi kelayakannya dimulai tahun 2003, penetapan lokasi pertama 2005, namun perpanjangan izin penetapan lokasi diulang tahun 2012 dengan memasukkan kewajiban pendanaan APBN. Selama 7 tahun tidak ada kegiatan fisik apapun karena itu izin penetapan lokasi yang lama hangus, lalu diulang lagi tahun 2012 mengingat pekerjaan pembangunan tidak kunjung dimulai. Pekerjaan baru dimulai tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi. Jadi selama 10 tahun proyek ini terkatung katung,” ujar Agus Santoso.

Menurut Agus, melihat kemandegan ini, maka Presiden Joko Widodo berfikir progressive dengan menyampaikan pesan untuk memberikan fasilitas infrastruktur penerbangan bagi penduduk Jawa Barat yang tinggal beraktifitas di timur Jakarta dan Jawa Barat pada umumnya. Dengan demikian penduduk di sebelah timur Jakarta tidak perlu menerobos kemacetan Jakarta bila ingin ke bandara. Selain itu juga tidak perlu berdesakan di Bandara Soekarno Hatta saat musim liburan. Untuk itulah Bandara Kertajati perlu segera dituntaskan.

“Bandara Kertajati juga dapat memfasilitasi aksesibilitas industri yang sedang tumbuh pesat di wilayah Jawa Barat terutama di Bekasi, Cikarang, Karawang sampai Cikampek bahkan Patimban yang tengah menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. ucap Agus mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo waktu itu.

Selanjutnya, Agus memjelaskan, kegiatan pembersihan lahan dan pondasi dasar yang dimulai dikerjakan pada tahun 2014, kemudian dikebut penuh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo melalui program penyelesaian Proyek 15 Bandar Udara Baru yang kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Yaitu agar kegiatan yang berlarut-larut mangkrak antara lain Bandara Kertajati dapat segera ikut diselesaikan karena praktis tidak ada kemajuan pembangunan sejak 2005.

Tidak hanya itu saja, kata Agus, terlebih lagi Kertajati juga dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) sehingga sejak tahun 2015 hingga 2017 pembangunan dari dana APBN pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada konstruksi di sisi udara berupa runway pavement, taxiway, appron pavement, airfield lighting, approach light. Bahkan tower dan peralatan navigasinya juga selesai lengkap.

“Berbekal modal progress pembangunan infrastruktur sisi udara ini sebagai Opportunity Value maka beberapa investor mulai melirik untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian bandar udara ini,” tuturnya.
Dengan prioritas 15 Bandar Udara Baru dan PSN Presiden Joko Widodo serta keseriusan pembangunan konstruksi sisi udara oleh Pemerintah Pusat, maka lokasi yang semula terkatung-katung dan kembang kempis penyelesaiannya itu berubah drastis karena memiliki Opportunity Value utama yaitu progresivitas pembangunan konstruksi sisi udara dan program Prioritas Nasional.

Karena itu, tambah Agus, dengan Opportunity Value itu, penawaran berbagai skema pendanaan termasuk swasta, BUMN, PERUM seperti melalui PINA ( Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) mulai diyakini investor.

“Terutama setelah beberapa kali dijelaskan opportunity yang ada dengan keberadaan bandara ini oleh direktorat jenderal teknis yaitu Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Akhirnya banyak investor yang berniat berinvestasi sehingga memudahkan pendanaan pembangunan sisi darat berupa terminal oleh Pemprov Jabar yang diamanahkan kepada PT. BIJB. Dengan banyaknya investasi yang masuk, pembangunan terminal pun bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun,” terang Agus.

Untuk diketahui, PINA adalah pembiayaan yang menggalang sumber pendanaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

PINA dibutuhkan karena anggaran Pemerintah sangat terbatas. Dengan PINA, pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur yang membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dapat dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran Pemerintah.

Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA yaitu yang dapat mendukung pencapaian target prioritas pembangunan; memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia; memiliki kelayakan komersial; dan memenuhi kriteria kesiapan (readlines criteria). Contoh proyek tersebut seperti bandara, jalan tol, pelabuhan dan sebagainya.

Ada pun sumber pembiayaan PINA, kata Agus, di antaranya dari Penanaman Modal; Dana Kelolaan; Perbankan; Pasar Modal; Asuransi; Lembaga Pembiayaan; Lembaga Jasa Keuangan Lain; dan Pembiayaan Lain yang Sah.

Salah satu contoh pembiayaan model PINA adalah yang dilakukan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) yang memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road yang memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol sepanjang lebih dari 700 km. PT SMI dan PT Taspen memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road untuk mencukupi kebutuhan porsi ekuitas tahap awal sebesar Rp.3,5 Triliun.

“Saat ini, pembangunan tower ATC, runway, taxiway, apron jalan GSE dan semua sarana di sisi udara telah selesai 100 persen. Terdiri dari runway 2500 m x 60 m, paralel taxiway 2750 m x 25 m, cross taxiway 1180 m x 25m, serta apron 576 m x 151 m yang mampu menampung 4 jet wide body sekelas Boeing B777 atau Airbus A330 dan 6 jet narrow body sekelas B737 NG atau A320,” jelasnya.

Sementara dalam tahap satu dari sisi darat seperti terminal penumpang seluas 96.280 m2 yang mampu melayani 5,6 juta penumpang/ tahun sudah selesai 96 persen. Tinggal menyelesaikan hal-hal finishing seperti landscape dan yang lainnya yang akan diselesaikan hingga tanggal 24 Mei nanti saat bandara mulai dioperasikan.

Selanjutnya, terkait pengoperasian bandara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengeluarkan publikasi pada dunia internasional dengan AIRAC AIP SUP No 10/18 tentang The Operation of Kertajati International Airport-Majalengka pada 1 Maret 2018 dan akan berlaku efektif pada 26 April 2018

Berdasar publikasi tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018 dilakukan penerbangan Kalibrasi oleh Balai Kalibrasi Peralatan Penerbangan serta verifikasi dan sertifikasi oleh tim dari Ditjen Perhubungan Udara.

Penerbangan kalibrasi dilakukan dengan menggunakan pesawat jenis Beechcraft King Air B350- i registrasi PK-CAP. Penerbangan ini untuk Flight Commisioning Precision Approach Path Indicator (PAPI) dan Flight Validation Instrument Flight Procedure.

Penerbangan Kalibrasi tersebut sukses dilaksanakan dan dengan demikian sisi udara bandara sudah siap dioperasikan.

Untuk mengoperasionalkan bandara ini, kata Agus, atas inisiasi Ditjen Perhubungan Udara, pada tanggal 22 Januari 2018 telah ditandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan jasa kebandarudaraan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) antara Pemprov Jabar, PT. BIJB dan PT. Angkasa Pura 2 yang akan mengoperasionalkan dan mengembangkan bandara tersebut.

“PT. BIJB Pemprov Jawa Barat sendiri belum memiliki kemampuan mengoperasikan Bandara Internasional karena tidak memiliki sertifikat Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Sehingga mereka perlu partner Badan Usaha yang mempunyai sertifikat BUBU. Sampai saat ini pemilik hak pengelola bandar Udara adalah UPBU Ditjen Perhubungan Udara sendiri, PT. Angkasa Pura 1, PT. Angkasa Pura 2, dan BP Batam,” tuturnya.

Selanjutnya PT. AP 2 akan mengoperasikan seluruh aset sisi darat dari BIJB termasuk terkait dengan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandara. PT. AP 2 juga akan melakukan pengembangan termasuk di antaranya memperpanjang runway menjadi 3000 m x 60 m yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Kerja sama operasi ini berlaku selama 17 tahun atau sampai dengan tahun 2035 dengan penyertaan modal dari PT. AP 2 sebesar Rp 625 milyar.

Menurut Agus Santoso, keberadaan Bandara BIJB di Kertajati, Majalengka ini mempunyai banyak nilai manfaat, diantaranya untuk membuka moda transportasi baru penerbangan untuk masyarakat sekitar; membuka gerbang ekonomi, industri dan menumbuhkan sektor pariwisata; serta sebagai bandar udara embarkasi haji bagi masyarakat Jawa Barat sehingga mengurangi beban Bandar Udara Soekarno Hatta.

Untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, luas terminal Bandara yang saat ini sanggup melayani 5,6 juta orang per tahun akan dikembangkan pada tahap berikutnya menjadi berkapasitas 20 juta penumpang pertahun.

Sementara itu untuk melengkapi konektifitas antar moda, Bandara Kertajati akan dilengkapi dengan jalur kereta bandara untuk menarik minat dan mempersingkat waktu penumpang dari Jakarta maupun Bandung. Nantinya kereta ini akan membawa penumpang dari Stasiun Gambir menuju Bandara Kertajati dalam waktu kurang dari dua jam. Kereta akan melalui Bekasi Timur, Cikarang, Karawang dan Cikampek. Dengan keberadaan Bandara Kertajati dan kereta bandara ini, efektivitas transportasi masyarakat akan terpenuhi.

“Dengan banyaknya nilai manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat, di antaranya untuk penerbangan haji dan umroh serta pengembangan industri di Jawa Barat serta kelengkapan antar moda darat, kereta api, pelabuhan laut dengan sentral transportasi udara, bisa dikatakan bahwa bandara ini merupakan bukti rasa “kanya’ah” (rasa sayang) Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Jawa Barat,” pungkas Agus Santoso.