oleh

Arsul Sani: Pasal Penodaan Agama Tidak Bisa Dihapus, Tapi Harus Diperbaiki

Sebarr.com, Jakarta – Meski banyak laporan terkait kasus penodaan agama yang terjadi dan banyaknya polemik di publik terkait Pasal Penodaan Agama pada di KUHP, bukan bererti pasal tersebut dapat dihapus.

Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani menegaskan, pasal tersebut tidak boleh dihapus, namun harus diperbaiki bersama. Alasannya adalah bahwa sensitivitas pemeluk agama di Indonesia saat ini siklusnya meningkat dengan rentetan masalah yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kemudian memasuki tahun politik juga, penting untuk mengantisipasi politisasi terhadap agama.

“Dengan adanya kasus penodaan agama seperti di Tanjung Balai, kemudian digunakan untuk kampanye beberapa teman LSM untuk menghapuskan pasal pidana tentang penodaan atau penghinaan terhadap agama,” tuturnya saat ditemui sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menilai akan lebih banyak lagi permasalahan akibat penodaan agama apabila pasal ini dicoba dihapuskan. Menurutnya, akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan bahkan menentukan jalan hukumnya sendiri.

“Sebaiknya diajukan rumusan kembali dibanding menghapusnya. Ini harus tetap ada, apalagi jelang tahun politik. Kalau pasal ini coba dihapuskan, akan ada elemen masyarakat yang mengambil jalan hukumnya sendiri. Maka nanti munculah dark justice,” tukas politisi dapil Jateng itu.

Sebagaimana diketahui, putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai, Sumatera Utara dengan terdakwa Meilina yang divonis 1,5 tahun penjara menuai polemik di publik, bahkan muncul pro kontra. Meilina terbukti menodai agama terkait keberatan terdakwa atas kerasnya suara adzan yang berujung pembakaran dan perusakan vihara dan klenteng di wilayah tempat tinggalnya.

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *