oleh

Soal Debat Bahasa Inggris, PROJO: Koalisi Prabowo Habis Akal, Miskin Ide!

Sebarr.com, Jakarta – Organisasi militan pendukung Presiden Jokowi (PROJO) menyatakan kubu Prabowo-Sandi kehabisan akal dan miskin ide menghadapi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hal itu terkait usulan partai koalisi Prabowo yang mengusulkan debat berbahasa inggris dalam debat pilpres 2019 mendatang.

“Prabowo Sandi habis akal, miskin ide dan tidak ada gagasan yang layak dijual sehingga hanya mengejar pencitraan diri semata-mata,” Ketua Bidang Hukum DPP PROJO, Silas Dutu kepada media, Jum’at (14/9/2018).

Silas menegaskan, Prabowo-Sandi berusaha mendegradasi demokrasi substansial dengan pencitraan yang nyata-nyata tidak mendidik publik.

Prabowo-Sandi, menurut Alumni UGM ini, tidak memiliki semangat dan jiwa pemersatu karena berusaha tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai simbol pemersatu.

READ  Serangan Hantu Hoax Sosial Media, Tidak Pengaruhi Kinerja Jokowi

“Ide debat calon berbahasa Inggris bukan ide brilian, tidak substansial, hanya aksesoris yang justru hanya menghambat pembelajaran politik yang baik bagi publik yang seluruhnya berbahasa Indonesia,” ungkap Silas.

“Prabowo-Sandi ternyata orang yang sudah tidak percaya diri lagi menggunakan Bahasa Indonesia, bahkan tidak ada lagi rasa kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia sebagai jati dirinya.”

Tak hanya itu, Silas menilai, koalisi partai pengusung Prabowo-Sandi termasuk bakal calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo-Sandi telah berusaha melupakan sejarah karena bahasa Indonesia adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda).

Koalisi partai pengusung Prabowo-Sandi dinilai tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak taat hukum/UU dan Konstitusi.

READ  Ustad Yusuf Mansur Masuk Timses Jokowi-Maruf Amin

Silas menambahkan, debat calon presiden dan wakil presiden adalah salah satu forum nasional di Indonesia, apalagi debat tersebut adalah forum resmi negara yang diperintah UU Pemilu (Pasal 275 dan Pasal 275 UU No.7/2017) dan diselenggarakan pula oleh lembaga resmi negara yaitu KPU.

“Maka penggunaan Bahasa Indonesia adalah sebuah kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar sebagaimana disebutkan Pasal 32 Ayat (1) UU No. 24/2009.”

“Pasal 32 Ayat (1), ‘Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia’,” paparnya.

Komentar

News Feed