oleh

PROJO Beberkan Hoax yang Dilakukan BPN Prabowo-Sandi ke Bawaslu

Sebarr.com, Jakarta – Organisasi relawan garis keras pendukung Jokowi-Ma’ruf, PROJO akan memenuhi panggilan BAWASLU untuk memberikan keterangan atas laporan PROJO kepada Badan Pemenangan Prabowo Sandi pada tanggal 4 Oktober 2018 silam.

“Kami akan menjelaskan perbuatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang telah dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif, yang didasarkan atas kebohongan (hoax),” ujar Tim Hukum DPP PROJO, Silas Dutu di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

BPN Prabowo-Sandi, menurut Silas, telah memainkan peran dengan sangat cantik. Pernyataan yang satu, disambut oleh pernyataan anggota tim lainnya, terus menerus, dan polanya sangat kelihatan, settingannya sangat gamblang, BPN ini jelas-jelas akan membangun opini dan memprovokasi masyarakat Indonesia.

READ  BNPT Waspadai Aksi Teroris di 14 Provinsi Selama Pilkada

“Puncaknya melalui pidato pernyataan Prabowo yang didampingi anggota BPN lainnya, dimana pernyataan-pernyataan Prabowo telah mendiskreditkan atau telah membangun sentimen negatif kepada calon no. 01 selaku pemerintah yang berkuasa saat ini,” tutur Silas

Silas berpendapat, pernyataan Prabowo dan anggota BPN lainnya yang didasarkan oleh kebohongan Ratna Sarumpaet,  disengaja untuk mengarahkan masyarakat agar percaya bahwa Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang represif, melanggar HAM, pemerintahan yang tidak perduli perempuan, orang miskin, mengabaikan keadilan dan pemerintahan yang sangat merusak demokrasi.

“Bukti-bulti sudah sangat jelas, rekaman video, kliping media, yang paling menguatkan adalah pengakuan Ratna Sarumpaet dan penetapan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka di Kepolisian RI,” ungkap Silas.

READ  Menpan Asman Abnur Terkaget-kaget Ada Usulan Gaji PNS Naik

Para anggota BPN Prabowo-Sandi, kata Silas, sebagian besar juga adalah calon legislatif, seperti Fadli Zon, Hanum Rais, Ferdinan Hutahaean. Oleh karena itu mereka semua harus terkena tindak pidana pemilu, dan harus didiskulifikasi sebagai caleg.

“Demikian juga Prabowo sebagai Capres juga harus dikenakan tindak pidana pemilu, bila perlu juga harus didiskualifikasi sebagai Capres, karena sebagai masyarakat Indonesia kita malu mempunyai Capres yang telah merusak tatanan masyarakat dengan menggunakan hoax sebagai bahan untuk mendiskreditkan lawan politik. Sedari awal kita telah sepakat tidak akan menggunakan hoax dalam berkampanye, namun Prabowo dan BPN masih saja melakukannya, dan kami yakin mereka akan terus melakukan hoax, apabila penegakan hukum tidak tegas terhadap pelanggaran yang mereka lakukan sekarang,” tukas Silas.

READ  Usai Paparkan Program Kerja, Dua Menteri Jokowi Langsung Rock n Roll di Acara PROJO

Projo akan terus mendesak dan mengawal penegakan hukum terhadap kasus HOAX ini, karena HOAX adalah perbuatan yg merusak demokrasi, dapat mengadu domba masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI, dan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 280 UU tentang PEMILU, dan ketentuan ketentuan pidana lainnya yang telah diatur dalam berbagai undang undang.

 

Komentar

News Feed