oleh

Ketua DPW PAN Riau Siap Diberhentikan Karena Dukung Jokowi

Sebarr.com, Jakarta – Ketua DPW PAN Riau, Irwan Nasir, yang memberikan dukungan secara tegas kepada pasangan Calon Presiden (Capres), Joko Widodo-Maruf Amin, bukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berbuntut panjang.

Di internal partai besutan Amien Rais ini muncul gejolak usai Deklarasi Pernyataan Dukungan Kepala Daerah di Riau mendukung Jokowi-Maruf Amin saat acara Relawan Projo Riau di Aryaduta Hotel, Pekanbaru, pada Rabu 10 Oktober 2018.

Termasuk komentar pedas dilontarkan Wakil Ketua DPW PAN Riau, Musyaffak. Ia menyatakan, Irwan Nasir sudah membelot dan menyebut Bupati Kepulauan Meranti tersebut sebagai pengkhianat.

“Sikap tegas harus diambil, segera dipecat. Ini bukan hanya membelot, tapi sudah mengkhianati,” tegas Musyaffak, Senin 15 Oktober 2018.

READ  Roy Suryo Beberkan Alasan SBY Tak Hadir Dalam Pendaftaran Capres dan Cawapres

Politisi Partai Berlambang Matahari Terbit ini mengatakan, dukungan Irwan Nasir ke Jokowi-Maruf Amin merupakan bentuk ketidakloyalan Irwan Natsir terhadap AD ART Partai.

Kader PAN yang kerap disapa dengan Haji Mus ini mengatakan, Irwan Nasir merupakan Ketua DPW PAN. Jabatan tersebut representasi, simbol, dan ikon PAN Riau.

“Apapun alasannya, yang jelas dia sudah salah. Apakah ada intimidasi atau ancaman kriminalisasi, dan sebagainya, kita tidak mau tahu, yang jelas dia salah,” tuturnya.

Haji Mus sudah menyampaikan mosi tidak percayanya terhadap Irwan Natsir bersama puluhan kader PAN Riau lainnya.

“Bahkan, kita tadi sudah rapat Fraksi dan memutuskan untuk segera menyurati DPP agar menggelar rapat harian untuk membahas ini,” pungkasnya.

READ  PROJO: Putusan MK Mendorong Lahirnya Capres Berkualitas

Sebelumnya, usai deklarasi pernyataan dukungan pada Rabu 10 Oktober 2018, Ketua DPW PAN Riau, Irwan Nasir, menantang DPP PAN untuk menjatuhkan sanksi ke dirinya. Ia siap untuk menerima sanksi tersebut.

Mengenai sanksi akan diterima, Irwan Natsir menyebutkan, dirinya siap menerima sanksi yang akan ia terima dari atasan karena berada di luar garis partai.

“Politik biasa dengan sanksi, ada yang setuju dan tidak setuju, kalau kita siap menerima sanksi itu, saya yakin partai pasti punya kebijakan sendiri,” jelasnya.

Irwan menegaskan dukungan ini murni dari pribadinya dan tidak ada intervensi dari pemerintah pusat. “Tidak ada intervensi,” tegasnya.

Komentar

News Feed