oleh

PROJO Akan Laporkan Bawaslu Riau ke DKPP

Sebarr.com, Jakarta – Ketua DPP Bidang Organisasi PROJO, Freddy Alex Damanik akan melaporkan para anggota Bawaslu Provinsi Riau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas sikap tidak profesional dan perlakuan tidak adil.

“Kami melihat adanya beberapa keanehan dan perlakuan tidak adil yngg diterapkan oleh Bawaslu kepada kami selaku pendukung nomor 01,” kata Freddy, Rabu (17/10/2018).

Diantaranya, kata dia, keanehan tersebut adalah pertama, pada tanggal 10 Oktober 2018 malam setelah acara deklarasi tersebut kami mendengar Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan rapat dan menyepakati adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah dan akan segera melakukan pemanggilan, keanehannya apakah benar secepat itu prosesnya, apakah proses itu telah sesuai dengan SOP di Bawaslu, kemudian hasil rapat tanggal 10 Malam tersebut ditindaklanjuti dengan pemanggilan Projo Riau pada tanggal 12 Oktober 2018 untuk memberi keterangan pada hari Senin pada tanggal 15 Oktober 2018, mungkin kalau tidak ada hari Sabtu Minggu,bisa saja Projo Riau dipanggil langsung hari berikutnya.

READ  PROJO: Kami Sudah Tahu Persis Siapa Dalang Adu Domba Sosial

“Sekali lagi kami pertanyakan apakah ini sudah sesuai dengan SOP di BAWASLU, karena kami juga ada melakukan pelaporan pelanggaran pemilu di BAWASLU Pusat, pada tanggal 3 Oktober 2018 mengenai Kebohongan Ratna Sarumpaet, dimana Projo melaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi,namun kami malah disuruh datang pada hari esoknya dengan alasan tidak ada petugas yang melayani dan kami datang sudah lewat jam 16.00 WIB, sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, yang begitu cepat sekali memproses dugaan pelanggaran dalam deklarasi kepala daerah di Riau,” kata dia.

Keanehan kedua, Ketika DPP Projo melaporkan BPN Prabowo Sandi, yang kemudian pada tanggal 4 Oktober 2018 datang kembali ke Bawaslu untuk membuat laporan setelah pada tanggal 3 Oktober tidak diterima, pemanggilan Projo sebagai pelapor baru dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018 untuk datang memberikan keterangan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Bawaslu Pusat, sekali lagi sangat berbeda dengan perlakuan di Bawaslu Provinsi Riau yang begitu cepatnya memanggil Projo sebagai penyelenggara deklarasi kepala daerah pendukung Capres/Cawapres No.01.

READ  Kompak! Relawan Miltan Pro-Jokowi Gelar Senam Bareng di Tuprok

“Bawaslu Pusat maupun Bawaslu Provinsi Riau harus menjelaskan hal ini, mengapa kami pendukung Capres/Cawapres diperlakukan dengan tidak adil. Padahal jika dilihat dari kasusnya, sangat jelas laporan Projo di Bawaslu Pusat adalah kebohongan yang sudah diakui oleh Ratna Sarumpaet dan menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan kasus deklarasi kepala daerah di Riau.

“Kami juga menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah yang telah melakukan deklarasi dukungan kepada Capres/Cawapres No.01, pertama mereka memang sudah cuti, yang kedua acara tersebut sebelumnya juga telah dilaporkan dan dikonsultasikan dengan Bawaslu Provinsi Riau dan tidak ada permasalahan dari Bawaslu, dan panitia telah mengikuti petunjuk Bawaslu untuk menghapus jabatan kepala daerah di baliho.Jika Bawaslu Provinsi Riau menganggap penulisan Jabatan Walikota/Bupati dilembaran deklarasi merupakan suatu pelanggaran, tolong dikaji dulu dengan matang, tanyakan kepada ahlinya,misalnya ahli administrasi negara, ahli hukum tata negara ataupun ahli yang kompeten dibidangnya,” katanya lagi.

READ  PROJO: Gugatan Yongki Penuh Manipulatif

“Apakah kepala daerah yang sedang cuti tidak diperbolehkan menulis nama jabatannya, menurut kami jabatan kepala daerah adalah melekat kepada diri mereka, selama mereka masih menyandang jabatan tersebut,apakah mereka sedang cuti ataupun sedang tidak bisa menjalankan tugasnya, makanya pejabat yang sedang menggantikan tugas kepala daerah disebut Pelaksana Tugas (PLT) atau Pejabat Sementara (PJS) Walikota/Bupati, artinya Walikota/Bupatinya masih ada,hanya tidak sedang menjalankan tugas jabatannya.”

Para kepala daerah tersebut, kata dia, bisa dikatakan melakukan pelanggaran apabila mereka menggunakan fasilitas jabatan/negara yang diberikan kepada mereka selaku kepala daerah. “Namun kalau hanya menuliskan nama jabatan walikota/bupati, menurut kami Bawaslu Provinsi sangat naif dalam hal ini,” paparnya.

Komentar

News Feed