oleh

ICMI Sebut Jangan Buat Masalah Baru, DPR: Tak Perlu Risau

Sebarr.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta publik tak risau soal pendidikan Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren. Karena pasal tersebut bisa dihapus.

“Kami menyarankan kepada pihak-pihak jangan terlalu risau dulu. Nanti pasti, kalau pasal itu tidak memberikan ruang kepada pihak (terkait), tentu itu akan dicoret, akan dihapus,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (31/10/2018).

Marwan memastikan bakal meminta masukan kepada pihak-pihak terkait. Dengan begitu, jika ada pasal yang dianggap tak sesuai, masih bisa didiskusikan.

“Oleh karena itu, disiapkan saja, baik itu PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) atau KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), atau siapa saja, termasuk pesantren nanti akan diundang untuk memberikan masukan, pandangan lain, atau pasal yang belum terangkum, tambahan pasal atau pasal yang tidak layak untuk masuk,” terang Marwan.

Marwan tak menampik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini merupakan usulan PKB. Namun PKB lebih berfokus pada pesantren.

“Ya, pengusung UU ini PKB, tapi PKB konsentrasi di UU pesantrennya. Kita kemarin khusus pesantren, terus PPP UU Pendidikan Keagamaan. Itu di long list, tapi di short list-nya itu akhirnya dua-dua ini leading sector-nya keagamaan. Jadi digabung, pendidikan dan keagamaan,” jelasnya.

Sejumlah pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dipersoalkan karena dianggap tidak tepat. Salah satu pasalnya adalah tentang pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi yang diatur pada pasal 69-70.

Aturan ini dinilai tak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja di Indonesia karena PGI menganggap model pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi tak bisa disetarakan dengan pesantren. KWI menilai RUU tersebut belum merangkul kepentingan, kekhasan, dan pendidikan keagamaan yang lain.

Pernyataan lebih tegas disampaikan Wapres Jusuf Kalla, yang meminta masukan atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, termasuk soal pasal Sekolah Minggu harus diperhatikan. JK meminta agar UU dibuat bukan untuk mengekang ibadah.

“Semua agama mempunyai cara untuk pendidikan, kalau Kristen/Katolik itu Sekolah Minggu untuk anak-anak. Kita juga sama ada pengajian TPA contohnya. Kalau itu semua diatur oleh pemerintah, kan susah amat itu, karena begitu banyaknya TPA, begitu banyaknya Sekolah Minggu,” kata JK kepada wartawan di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).

“Kalau mau semua diatur, kan sulit. Jadi saya juga belum baca undang-undangnya (terkait) pasal itu, tapi saya membaca protesnya. Saya kira patut diperhatikan karena supaya jangan nanti Sekolah Minggu atau pengajian itu harus semua minta izin, nanti ini negara anu lagi, terkontrol lagi,” sambungnya

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkait RUU pesantren yang diusulkan DPR. Jimmly mengatakan tidak semua hal berkaitan dengan kegiatan pendidikan keagamaan harus masuk dalam draf rancangan undang-undang tentang pesantren.

DPR, sebagai pengusul rancangan UU tersebut, harus mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, khususnya kelompok masyarakat dari berbagai agama yang secara resmi diakui Pemerintah.

“Harus dengar pendapat dari semua kelompok, jangan disalahpahami ketika banyak isu SARA yang menyeruak sekarang, jangan menambah masalah baru lagi. Dan memang jangan juga semua hal harus dimasukkan ke dalam UU,” kata Jimly usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan meskipun Indonesia adalah negara hukum, bukan berarti semua hal berkaitan dengan kegiatan keagamaan harus diatur dalam undang-undang.

“Kita ini negara hukum, tapi kalau kebanyakan membuat undang-undang (untuk) semua urusan, nanti namanya jadi ‘hyper regulated society’, masyarakat yang terlalu diatur, tidak fleksibel,” jelasnya.

Terkait usulan rancangan UU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan, Jimly menekankan pentingnya pengkajian mendalam dan dialog antarkelompok masyarakat guna menemukan kesepakatan bersama.

“Makanya dipelajari. Saya belum mengikuti, tetapi yang saya dengar biar jangan sampai hanya satu golongan kelompok saja yang mendiskusikannya,” ujarnya.

News Feed