oleh

Lagi-lagi Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu

Sebarr.com, Jakarta – Kelakar Prabowo yang menyinggung ‘tampang Boyolali’ menimbulkan keresahan di masyarakat.

Barisan Advokat Indonesia (Badi) melaporkan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Laporan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah candaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) Prabowo tersebut dilarang atau tidak secara hukum,” kata Andi di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Andi mengatakan yang berhak menentukan apakah canda tersebut merupakan pelanggaran pemilu atau tidak adalah Bawaslu. Sedangkan Bawaslu sendiri belum pernah menjadikan pidato Prabowo tersebut sebagai temuan, oleh karenanya Badi memutuskan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

Badi mempertanyakan apakah candaan Prabowo tersebut dapat disebutkan penghinaan karena faktanya ada sebagian orang/kelompok yang telah menyampaikan aspirasinya merasa terhina dengan candaan tersebut.

READ  Wasekjen Golkar: Para Prabocor Kehabisan Akal Sehat Dalam Membela Tuannya

Selain itu, Badi juga mempertanyakan apakah canda Prabowo soal ‘tampang Boyolali’ termasuk melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bahwa peserta pemilu, tim kampanye, maupun pelaksana kampanye dilarang melakukan kampanye yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.

“Fakta tentang peristiwa ini telah menyebar melalui rekaman video, oleh karenanya video itu bisa dianggap sebagai self evidence dan faktanya dianggap benar karena telah diakui Prabowo dengan permintaan maaf,” imbuh Andi.

Untuk melengkapi laporannya, Badi membawa barang bukti berupa flashdisk berisi video rekaman Prabowo yang menyinggung soal ‘tampang Boyolali’. Mereka menyangkakan pidato Prabowo tersebut melanggar unsur Pasal Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

READ  Target 5 Tahun Anies-Sandi Cuma Berani Turunkan Angka Kemiskinan 1%

“Agar tidak meluas dampaknya dan menjadi evaluasi semua pihak maka sudah seharusnya Bawaslu memberikan pandangannya melalui sebuah putusan yang didasarkan pada laporan. Karena Bawaslu tidak berinisiatif menganggap ini sebagai sebuah temuan,” tuturnya. (med)

News Feed