oleh

Ketika Keluarga Antek Amerika Serikat Ingin Jadi Presiden Indonesia

Sebarr.com, Jakarta – Pertarung pilpres 2019 semakin ramai dibicarakan di berbagai kalangan. Militansi pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf-Amin dan Prabowo-Sandi terlihat dalam pertarungan di media sosial. Mulai dari perang melalui ‘meme’, video dan membeberkan fakta dan data. Hari ini redaksi menerima beberapa tulisan yang viral di media sosial terkait peran CIA yang diduga berhubungan dengan salah satu calon presiden. Berikut tulisan viral di media sosial yang diterima Redaksi.

Ketika Keluarga Antek Amerika Serikat Ingin Jadi Presiden Indonesia

Sejarah telah mencatat bahwa munculnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta pada tahun 1957-1958 adalah pemberontakan berdarah yang menimbulkan korban ribuan jiwa. Namun ternyata ada yang berupaya memutarbalikkan sejarah. Celakanya lagi, anak dari tokoh pemberontak PRRI (Soemitro Djojohadikusumo) kini malah ingin menjadi Presiden Republik Indonesia melalui beberapa Pilpres, yakni Prabowo Subianto. Haruskah rakyat NKRI tertipu oleh keturunan pemberontak yang tega menjadi kaki tangan asing, Amerika Serikat?

Sejarah Berdarah Pemberontakan PRRI
Para sejarawan sependapat bahwa pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta pada tahun 1957-1958 dinilai sebagai puncak krisis politis, ideologis, militer pada masa demokrasi liberal. Peristiwa ini bukan hanya mengancam disintegrasi nasional, tapi juga menjadi pengalaman traumatis bagi bangsa Indonesia karena telah mengorbankan ribuan putra-putra Indonesia, harta benda, tenaga dengan hasil yang nihil

( http://www.lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20409284.pdf ).

Salah satu aktor yang berperan dalam pemberontakan PRRI adalah Soemitro Djojohadikusumo. Seperti tercatat dalam berbagai dokumen penelitian sejarah, Soemitro Djojohadikusumo merupakan tokoh yang masuk dalam kabinet PRRI sebagai Menteri Pembangunan dan Pelayaran. Jabatan itu disandang oleh Soemitro Djojohadikusumo setelah Achmad Husein memproklamasikan pemerintahan PRRI melalui Radio Bukittinggi pada 15 Februari 1958. Kabinet PRRI ini dipimpin Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri yang merangkap Menteri Keuangan.

( http://www.prp-indonesia.org/2014/prri-orde-baru-dan-prabowo-bangkitnya-kekuatan-anti-demokrasi ) .

Tindakan pemberontakan tersebut membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan menggelar gerakan penumpasan PRRI/Persmesta. Presiden Soekarno (Bung Karno) melakukan serangan terhadap PRRI setelah mendapat restu dan dorongan dari Bung Hatta. Sedang proses penupasan dilaksanakan oleh Panglima perang AH Nasution dan dikomandani oleh Ahmad Yani

(http://www.nu.or.id/post/read/14781/memutarbalikkan-sejarah ).

Akibatnya, perang pertumpahan darah tak bisa dihindari. Menurut sumber resmi Kodam 17 Agustus, korban pihak PRRI sebanyak 6.115 tewas dan 627 yang hilang, sedang pihak Kodam III/APRI sebanyak 1.031 tewas, dengan rincian 329 tentara, 56 brirnob, 67 OPR, 7 pegawai dan 572 rakyat (Caturwarsa, 1963: 81).

Peran CIA dan Soemitro Djojohadikusumo dalam Pemberotakan PRRI
Dalam pergolakan bersenjata PRRI ini rupanya ada campur tangan pihak asing, yakni Amerika Serikat melalui CIA. Sudah menjadi rahasia umum, kala itu Amerika Serikat memang sangat ingin menjungkalkan Soekarno dari jabatan Presiden RI. Sedang salah aktor yang ikut berpengaruh dalam campur tangan Amerika Serikat dalam gerakan PRRI ini tak lain adalah Soemitro Djojohadikusumo.

Keterlibatan AS dalam PRRI awalnya menggunakan agen CIA yang direkrut dari penduduk local, yakni Sutan Alamsyah Simawang seorang pedagang Minang yang mondar-mandir Jakarta-Padang. Pada mulanya, Sutan merupakan “contact person” CIA. Ketika Perang Dunia II pecah, Sutan Alamsyah melarikan diri ke Australia dan mendapat latihan CIA di sana dan kemudian masuk kembali ke Indonesia menjadi “agent CIA.

Ketika hubungan Padang dan Jakarta memanas, Soemitro Djojohadikusumo ikut bermain mata dengan Amerika Serikat. Bahkan, atas saran Soemitro, Amerika Serikat sampai bersedia membeli kapal marinir Inggris (Droglas dengan crew orang Norwegia) yang berkedudukan di Singapura. Kapal ini kemudian dioperasikan sebagai kapal sipil untuk digunakan mengangkut karet Sumatera dan barang smoke1 (barter trade). Tujuannya memperkuat jaringan perdagangan kopra hasilnya untuk meningkatkan modal kelompok militer dan kaum sipil pendukung PRRI.

Selama pergolakan militer, AS sempat menggelar operasi “undercovert” dengan menurunkan kekuatan yang tidak main-main. CIA menjadikan Singapura, Filipina (Pangkalan AS Subic & Clark), Taiwan, dan Korea Selatan dan Australia sebagai pos suplai dan pelatihan bagi pemberontak PRRI. Dari Singapura, pejabat Konsulat AS yang berkedudukan di Medan, diisntruksikan untuk berkoordinasi dengan Kol. Simbolon, Soemitro Djojohadikusumo di Singapura dan Letkol Ventje Samual di Manado

(http://repository.unp.ac.id/1221/1/MESTIKA%20ZED_206_11.pdf ) .

Sumitro berperan menangani bidang logistic bagi PRRI bersama Kolonel Simbolon dan Husein. Ia sempat mengecek pengadaan senjata. Sebagian senjata dibeli di Phuket (Thailand) dan Taiwan. Dua kali ia masuk Taiwan, dan kembali ke Minahasa dengan pesawat bermuatan amunisi

( https://tokoh.id/biografi/1-ensiklopedi/begawan-ekonomi-indonesia ).

Dari beberapa fakta-fakta yang terungkap di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ada banyak antek Amerika Serikat di Indonesia, seperti Sutan Alamsyah Simawang, Simbolon, Soemitro Djojohadikusumo dan Ventje Samual (baca lengkap Richard Zacharias Leiriza dalam PRRI-Permesta).
Pada Agustus 1960, Preiden Soekarno akhirnya membubarkan PSI dan Masjumi dengan alasan terlibat pemberontakan PRRI. Sjafruddin Prawiranegara (dan sejumlah tokoh lain) adalah kader Masjumi. Meski begitu, Soekarno memberi isyarat bahwa pemberontak akan diampuni dengan syarat meminta maaf dan mengakui kedaulatan NKRI. Namun Soemitro tidak mau dan terus mengembara membawa istri dan anak-anaknya

( https://www.liputan6.com/news/read/780946/sukarno-di-matasang-pemberontak ).

Dari Pemberontak Bisa Naik Tahta Berkat CIA?

Selama 10 tahun di pelariannya, Soemitro menggunakan banyak nama samaran. Para mahasiswa di Jepang mengenalnya sebagai Sungkono. Di Jerman dipanggil Sunarto. Di luar Frankfurt pakai nama Abdul Karim. Di Hongkong orang mengenalnya Sou Ming Tau (bahasa Kanton) dan Soo Ming Doo (bahasa Mandarin). Warga Malaysia mengenalnya Abu Bakar. Ia dipanggil Henry Kusumo atau Henry Tau di Bangkok. Demi keamanan, Sumitro bersama keluarganya tak mau tinggal di suatu negara lebih dari dua tahun. Mulai dari Singapura, Hongkong, Kuala Lumpur, Zurich-Swiss, London, kemudian pindah ke Bangkok.

Untuk menghidupi keluarganya di pelarian, Soemitro menjadi saudagar mebel dan real estate di Malaysia. Juga mendirikan Economic Consultans for Asia and the Far East (Ecosafe) di Hongkong, dan cabangnya di Kuala Lumpur. Ia memakai nama Kusumo

( https://tokoh.id/biografi/1-ensiklopedi/begawan-ekonomi-indonesia ).

Kisah pelarian Soemitro berakhir setelah terjadi “kudeta merayap” terhadap Soekarno lewat tragedi 1965 yang juga melibatkan CIA. Semenjak Soeharto berkuasa menggantikan Soekarno, Soemitro justru mendapat posisi penting sebagai menteri. Hal ini bisa dimaklumi karena Soemitro memang berkawan dekat dengan Amerika Serikat. Sedang Soeharto juga berkawan dekat Amerika Serikat.

Jurnalis Australia John Pilger menyebutkan bahwa pada November 1967, setelah Soekarno lengser dari kekuasaan, ada konferensi tiga hari yang disponsori Time-Life Corporation di Jenewa, Swiss dan dipimpin Rockefeller. Semua perusahaan raksasa mengirim perwakilannya seperti perusahaan-perusahaan minyak besar, bank termasuk Chase Manhattan, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens, US Steel, dan banyak lainnya.

Mereka menanti bagi-bagi sumber daya alam dari presiden baru Indonesia (Soeharto) yang disebut Richard Nixon sebagai hadiah terbesar dari Asia Tenggara. Di seberang meja, ekonom pro-AS yang diutus Soeharto menyetujui pengambilalihan perusahaan dari negara mereka sektor per sektor. Freeport mendapat gunung tembaga di Papua Barat, konsorsium AS/Eropa mendapat nikel, dan perusahaan raksasa Alcoa mendapat sebagian besar bauksit Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat jatah hutan tropis Sumatra. “Ketika penjarahan itu selesai, Presiden AS ke-36 Lyndon Johnson mengirim ucapan selamat,” ujarnya (Miliarder Rockefeller di Balik Penjarahan Kekayaan Alam Indonesia;

Republika.co.id – Selasa 21 Maret 2017 https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/03/21/on5p2e382-miliarder-rockefeller-di-balik-penjarahan-kekayaan-alam-indonesia ).

Sejak itulah, Indonesia seperti “dijajah” oleh asing. Keluarga Soeharto, termasuk Prabowo, ikut merasakan dampak manis dari aliran capital miliader Rockefeller dan teman-temannya. Betapa tidak? Ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo dipercaya sebagai arsitek pembangunan Ekonomi Orde Baru. Bahkan, berkat dorongan Soemitro Djojohadikusumo pula Prabowo akhirnya menjadi menantu Soeharto.

Anak Soemitro, Amerika Serikat dan Upaya Membalikkan Sejarah

Hubugan baik tokoh pemberontak PRRI (Soemitro Djojohadikusumo) dengan Amerika Serikat ini ternyata terus dilanjutkan oleh anak-anak Soemitro Djojohadikusumo , terutama Hashim Djojohadikusumo. Selain terlibat banyak hubungan bisnis multinasional, ada juga lembaga khusus yang didirkan di Amerika Serikat dengan mengambil nama Pusat Kajian Soemitro Djojohadikusumo

(https://www.youtube.com/watch?v=XE–DuA0iE4 )

Saat Prabowo Subianto maju sebagai Calon Presiden, keluarga Soemitro Djojohadikusumo juga bersikap terang-terangan bahwa Prabowo bersikap sangat pro Amerika Serikat. Hal ini diungkap secara blak-blakan oleh Hashim Djojohadikusumo saat dialog di Amerika Serikat dalam pertemuan USINDO

( https://www.youtube.com/watch?v=d6Psl1bDBBE&t=3974s )

Namun, untuk menutupi kedekatan keluarga Ssoemitro dengan Amerika Serikat tersebut, tim kampanye Prabowo tampaknya sengaja menyusun narasi-narasi seolah-olah Prabowo anti asing. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya sistematis dalam memutarbalikkan sejarah pemberontakan PRRI yang telah dilakukan berbagai pihak sejak lama.

Usaha massif untuk menyembunyikan sejarah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta tahun 1950-an ini dilakukan melalui penerbitan buku-buku, seminar maupun pernyataan berita Koran. Salah satu alibi yang sering dipaparkan dalam buku-buku maupun seminar, PRRI dianggap bukan pemberontakan, tapi merupakan kritik terhadap pemerintah pusat. Abdul Mun’im DZ juga pernah mengusik hal ini dalam kolom berjudul “Usaha Menyembunyikan Sejarah” dalam NU.or.id. Bahkan, menurut Abdul Mun’im, ada upaya pihak tertentu yang ingin memutarbalikkan sejarah

http://www.nu.or.id/post/read/14781/memutarbalikkan-sejarah).

Karena itu, jangan heran bila dalam Pilpres 2019 ini ada banyak kegaduhan yang diduga sengaja diciptakan. Harap dicatat, peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir berawal dari adanya upaya provokasi yang sistematis.
Harap dicatat, di Amerika Serikat kini ada lembaga khusus yang diberi nama Pusat Kajian Soemitro Djojohadikusumo (https://www.youtube.com/watch?v=XE–DuA0iE4 ). Apa gunanya lembaga itu jika tidak dipakai untuk kepentingan Amerika Serikat di Indonesia?

Perlu Kesadaran Sejarah untuk Selamatkan Masa Depan Indonesia
Menurut Abdul Mun’im, kesalahan sejarah PRRI itu tidak akan hilang karena ditutupi, “Sebab semua orang sudah tahu dari sumber paling otentik bahwa PRRI Permesta itu adalah pemberontakan yang bersekongkol dengan agen dan tentara kolonial untuk mengganti pemerintah dan Negara RI,” tegas Abdul Mun’im

(http://www.nu.or.id/post/read/10218/usaha-menyembunyikan-sejarah ).

Dengan adanya kesadaran itu orang tidak akan terkecoh berbagai teori, berbagai analisis serta pandangan yang tidak sesuai dengan realitas histories itu. Ingatan publik jauh lebih kuat dibanding manipulasi elite yang hendak memanipulasi, karena itu penulisan dan analisis sejarah semacam itu harus dikontrol sejak dini.

Pendek kata, jika masa depan Indonesia tidak ingin dikuasai lagi oleh para antek Amerika Serikat (kroni Soemitro Djojohadikusumo), maka perlu kesadaran sejarah yang kuat dari para generasi muda. Paling tidak, para generasi muda harus punya banyak referensi untuk membedakan mana tokoh nasionalis sejati dengan antek Amerika Serikat. Demikian pula dalam Pilpres 2019 nanti, para pemilih harus tahu siapa tokoh pembela Indonesia yang sejati dengan antek asing yang sesungguhnya. Bukan begitu?

Selanjutnya, penembakan yang disebut dilakukan oleh KKB di Freeport kemarin, diduga masih terkait dengan kegiatan tersebut diatas.

Fakta baru yang tak terbantahkan 

Proxy AS.
Hal yang hampir tidak bisa dipercaya oleh AS adalah Indonesia mampu menarik dana dari pasar berkatagori sophisticated di bursa London untuk akuisisi saham PT. Freeport Indonesia. Mengapa ? Dari sejak Head Of Agreement , sebetulnya Freeport tidak yakin team Akuisisi Inalum mampu mendapatkan dana dari perbankan untuk akuisisi itu. Apalagi mereka tahu bahwa salah satu syarat untuk bisa memenuhi standard compliance pinjaman bank adalah adanya IUPK yang mana harus ada AMDAL. Dan AMDAL ini merupakan issue yang dari awal sulit dipenuhi oleh Freeport. Jadi ini sama saja dengan mana duluan tolor atau ayam. Tanpa Amdal bank tidak mau kasih kredit dan tanpa kredit, Amdal tidak bisa dipenuhi. Tetapi nyatanya proses pinjaman bank yang stuck tidak membuat team Inalum kehilangan akal untuk mendapatkan sumber alternatif pendanaan. Dan ini yang tak pernah terpikirkan oleh Freeport.

Sampai sekarang uang hasil penjualan Global Bond Inalum di London masih disimpan di rekening netral sebelum disalurkan ke rekening akusisi saham Freeport.Minggu lalu Jokowi memimpin rapat kabinet terbabatas membahas skedule penyelesaian akhir akuisisi Freeport. Yang jadi masalah adalah apakah Freeport mau menerima begitu saja sahamnya di caplok oleh pemerintah Indonesia ? Tentu tidak. Nah Freeport masih ada cara untuk membatalkan transaksi akusisi ini dengan menciptakan situasi chaos terhadap Papua dan ketidak stabilan politik di Indonesia. Nah pembantaian terhadap karyawan BUMN yang sedang mengerjakan proyek jembatan di Papua dan aksi kolosal 212 kemarin bisa diduga itu merupakan cara membuat Indonesia dispute terhadap term pencairan dana dari hasil penjualan global bond. Mengapa ? kedua berita itu menjadi berita dunia. Karena bukan kejadian biasa.

Peristiwa adanya KKB di Papua dan aksi 212 bukanlah sesuatu yang datang dadakan tetapi sudah direncanakan dengan baik oleh para proxy AS yang ada di elite politik. BIsa dilihat dari adanya senjata api dan aksi pembantaian yang sadis, yang hanya bisa dilakukan oleh tentara bayaran, bukan sekedar sipil bersenjata. Kedua , dalam aksi 212 kemarin duta besar Arab Saudi hadir ditengah tengah aksi. Dan setelah itu dia memberikan pernyataan yang menyudutkan pemerintah Indonesia dan NU. Namun pemerintah bisa mengantisipasi kedua peristiwa itu dengan cepat. Dua ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah dapat diyakinkan tidak hadir dalam acara 212. Sehingga secara defakto aksi itu tidak berhasil menciptakan sentimen negatif terhadap rezim Jokowi. Apalagi aparat sukses membuat acara itu tertip dan damai. Sikap pemerintah terhadap KKB di Papua juga jelas. Menyerah atau diselesaikan.

Apakah setelah itu selesai masalahnya ? tidak. Tentu akan ada gerakan lagi yang kita tidak tahu. Yang jelas proxy AS ada disemua level pemerintah, ormas , partai, kampus. Mereka asset AS. Yang kapan saja bisa digerakan oleh AS untuk tujuan geostrategisnya. Ini akan mereda setelah proses pelunasan pembayaran akuisisi saham Freeport selesai. Desember ini jadwalnya semua proses akusisi selesai dan syah indonesia menguasai Freeport 51%. Moga Tuhan menjaga dan melindungi kita dari kerakusan dan kebodohan para proxy AS dan pemerintah tetap solid menjaga NKRI dari segala rongrongan. …

Facebook Comments

News Feed