oleh

Perusahaan LG Dituntut Gunakan Karya Anak Bangsa Tanpa Izin

-Hukum-789 views

Sebarr.com, Jakarta – Sebuah perusahaan yang tergabung dalam LG Group yang bernama PT. LG CNS didugua meniru hak paten karya anak bangsa yang diciptakan PT. Prasimax Inovasi Teknologi (PRASIMAX).

Dirut Prasimax, Didi Setiadi menegaskan, Negara harus hadir melindungi dan memperjuangkan karya-karya anak bangsa. “Negara harus menjadi yang terdepan ketika ada karya anak bangsa yang dicuri oleh Negara lain ataupun perusahaan asing yang berkedok perusahaan Indonesia,” kata Didi, Kamis (7/2/2019).

Prasimax adalah perusahaan Indonesia telah menemukan sebuah system monitoring transaksi komersial untuk pajak, yang kemudian dibuatkan naskah patennya “Sistem Penangkap Data Transaksi Dari Mesin Kasir Atau Pos Yang Tercetak Pada Printer” yang diterima oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (sekarang Dirjen KI) pada Agustus 2011 dan diberikan Sertifikat Paten Nomor : IDP000043111, tanggal 21 Oktober 2016.

Akhir tahun 2001 paten ini diterapkan untuk pajak online di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta secara massive tahap I, dan awal tahun 2013 Pemprov DKI mengumumkan proyek pajak online tahap II dengan pelaksana BRI.

Didi menjelaskan, sekitar Juli 2013, paten anak bangsa ini ditiru dan dipergunakan oleh PT. LG CNS, dengan menggunakannya pada proyek yang sama yaitu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sebagai proyek tahap 2 secara lebih massive dengan 11.000 wajib Pajak.

Kemudian, pada September 2013, pihaknya mengirim surat peringatan kepada LG CNS atas plagiarism di proyek yang sama dan penerapan yang sama, namun LG CNS tidak mengakui paten dari Prasimax.

“Untuk mengakali system hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia karena Prasimax telah terlebih dahulu mendaftarkan Patennya, maka Desember 2013, LG CNS mendaftarkan Patennya di Korea yaitu hasil penerapan di DKI Jakarta yang merupakan Invensi PRASIMAX, kemudian May 2015 LG CNS mendapatkan Sertifikat Paten dari Kantor Paten Korea, dan pada Maret 2014 LG CNS mendaftarkan Paten Prioritas di Dirjen Kekayaan Intelektual,” ungkap Didi yang juga merupakan Pengurus dan Pendiri Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI).

Didi mengkhawatirkan bahwa jika Negara mengesahkan permohonan paten prioritas LG, akan terjadi dualisme paten yang akan berkonflik. “Lebih mengerikan sistem pengawasan pajak di Indonesia akan dikendalikan oleh teknologi asing,” tegas Didi.

Freddy Alex Damanik, S.H.,M.H. dari DnD Law Office selaku kuasa hukum Prasimax menambahkan, pencurian karya anak bangsa yang dilakukan oleh PT. LG CNS ini merupakan penghinaan kepada bangsa Indonesia dengan mengakali sistem Hukum Kekayaan Intelektual, yakni mendaftarkan Paten di Korea kemudian mendaftarkan Paten Prioritas di Indonesia atas invensi yang ditemukan dan dipergunakan pertama sekali oleh Prasimax.

“Perbuatan LG CNS telah merugikan hak eksklusif dari Prasimax selaku pemegang paten, oleh karena itu LG CNS harus mengganti seluruh kerugian tersebut. Kami juga sudah mengadukan pelanggaran paten yang dilakukan LG CNS ini ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dan kami meminta agar Dirjen KI menolak permohonan paten prioritas dari LG CNS karna permohonan itu dilakukan dengan mengakali system hukum Indonesia,” tegas Freddy.

“Negara harus hadir melindungi dan membela karya anak bangsa, Negara tidak boleh takut terhadap asing, sekalipun perusahaan raksasa, LG harus diberikan sanksi hukum dan ditolak permohonan paten prioritasnya,” pungkasnya.

News Feed