oleh

PKH Efektif Turunkan Angka Kemiskinan

Sebarr.com, Jakarta – Program Keluarga Harapan (PKH) efektif menurunkan angka kemiskinan hingga 9,6 persen. Karenanya, program proteksi sosial ini menjadi salah satu andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini angka terendah dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya angka kemiskinan, angka gini rasio juga mengalami penurunan hingga 0,38 persen yang itu artinya kualitas pemerataan pendapatan semakin membaik,” ujar Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (7/3/2019).

Menurutnya, data itu bersumber dari BPS dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Data BPS ini kata dia, juga digunakan oleh pemerintahan manapun.

“Kalau meragukan data BPS ya parameter apalagi yang mau kita gunakan?” kata Ace.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, keberpihakan Jokowi terhadap rakyat pra-sejahtera ditunjukkan dengan dinaikkannya jumlah keluarga penerima manfaat PKH beserta kenaikan anggarannya.

Misalnya, pada 2014, jumlah penerima program ini sebanyak 2,79 juta keluarga. Tahun 2015 naik menjadi 3,5 juta, tahun 2016 menjadi 6 juta keluarga, tahun 2017 menjadi 6,2 juta keluarga dan pada tahun 2018 jumlah meningkat cukup drastis menjadi 10 juta. Tahun ini jumlah penerima manfaat tidak berubah.

Adapun anggaran yang dikucurkan Negara, pada tahun 2014 sebesar Rp5,6, tahun 2017 sebesar Rp11,4 triliun. Tahun 2018 terjadi kenaikan hingga Rp19,4 triliun dan tahun 2019 pemerintah telah menganggarkan dana sebesar R34,4 triliun untuk program ini.

Menurutnya, program PKH yang diluncurkan pada 2007 itu, secara kualitas lebih baik di era Jokowi. Komponen-komponen dari program ini, meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia, terus mengalami perbaikan di pemerintah Jokowi.

“Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat. Di era Pak Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar. Sehingga tak heran jika angka kemiskinan di era Pak Jokowi turun menjadi 9,6 persen,” kata Ace.

“Jika bukan karena kebijakan dan arahan Pak Jokowi untuk program PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tentu program-program seperti itu tidak menjadi prioritas utama,” ujarnya menandaskan.

Sementara itu, pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, melihat Jokowi sangat serius melaksanakan program proteksi sosial ini. “Ini terbukti dari keseriusan petahana dalam menganggarkan program itu di APBN dalam jumlah signifikan dan mengalami kenaikan setiap tahunnya,” ujar Bawono.

Jokowi kata dia, juga tidak pernah memandang program itu digagas oleh dirinya atau pemerintah pendahulunya. Selama itu dianggap positif dan memberi manfaat untuk masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan terus mengaplikasikannya dengan sejumlah perbaikan.

“Presiden Jokowi menghargai program-program dianggap baik di pemerintahan terdahulu. Tidak lantas menghapus begitu saja. Selama ini kan hampir tidak ada keberlanjutan suatu program dari satu pemerintahan ke pemerintah berikutnya,” tuturnya.

PKH menurutnya juga telah berhasil melindungi masyarakat dari kemiskinan dan sekitar 40 persen masyarakat lapis terbawah di negara ini merasakan manfaat dari program proteksi sosial itu.

“Pada posisi Jokowi sebagai petahana, jelas PKH membuat insentif elektoral, tapi itu suatu hal lumrah diperoleh dari penerbitan sebuah kebijakan populis,” ujar Bawono.

Facebook Comments

News Feed