oleh

Perusahaan yang Ditengarai Milik Prabowo Belum Bayar Dana Reboisasi

Sebarr.com, Jakarta – PT Bank Mandiri telah mengeluarkan surat tagihan dana reboisasi kepada PT Tanjung Redeb Hutani yang ditengarai perusahaan milik Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto.

Dilansir dari Akurat.co, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rohan Hafas, mengungkapkan bahwa pihaknya hanya diminta oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menagih tunggakan biaya reboisasi hutan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikelola oleh PT Tanjung Redeb Hutani tersebut.

“Tahun 80an-90an zaman dulu ada dana reboisasi. Oleh Kementerian Keuangan beberapa bank seperti Bank Mandiri jadi bank penyalurnya. Itu suratnya berdasarkan Kementerian Keuangan, tolong dong dimintain (ke PT Tanjung Redeb Hutani) dana reboisasi yang dulu, jadi intinya itu dana reboisasi yang belum dibayar,” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jadi, sambung Rohan, PT Tanjung Redeb Hutani tidak memiliki utang apapun kepada Bank Mandiri. Surat tagihan tersebut adalah sebagai pengingat supaya PT Tanjung Redeb Hutani membayar kewajibannya yakni dana reboisasi atas pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU).

“Surat itu ada, tapi maksudnya bukan utang PT Redeb terhadap Mandiri. PT itu tidak punya pinjaman apapun ke kita,” bebernya.

Sedangkan terkait nominal sendiri, Rohan pun membenarkan bahwa jumlah tagihannya itu sekitar Rp123 miliar.

“Jumlahnya berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, jadi kami hanya menyampaikan. Jadi Kementerian Keuangan kepada bank pelaksana, bank pelaksana kepada PT itu,” ujarnya.

Sementara saat ditanyakan apakah betul pemilik PT Tanjung Redeb Hutani tersebut atas nama Prabowo Subianto, Rohan pun menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.

“Itu saya enggak tahu. Itu yang tahu Kementerian Keuangan. Kita kan hanya penyalurnya aja. Jadi silakan (tanyakan itu) ke Kementerian Keuangan,” katanya.

Pihak redaksi pun mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak DPP Partai Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hal tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengecek terlebih dahulu mengenai kebenaran surat tagihan dan kepemilikan PT Tanjung Redeb Hutani tersebut.

“Saya cek ya, soalnya saya enggak tahu pasti,” ungkapnya kepada AKURAT.CO saat dihubungi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi pun masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Subianto mengenai surat tagihan dana reboisasi dan kepemilikan atas PT Tanjung Redeb Hutani tersebut.

Seperti diketahui, usai digelarnya Debat Kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019) malam lalu, penguasaan lahan di Kalimantan Timur oleh Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto pun menuai polemik.

Namun polemik terkait isu penguasaan lahan oleh Prabowo Subianto itu tidak hanya mengenai luasnya saja. Pasalnya, berdasarkan keterangan dari situs kabarprabowo.com, belum lama ini PT Bank Mandiri melayangkan surat yang ditujukan kepada PT Tanjung Redeb Hutani dengan perihal Tagihan Kewajiban Pinjaman Dana Reboisasi Proyek Hutan Tanaman Industri (DR-HTI).

PT Tanjung Redeb perhutani yang berlokasi di Jl. H.A.R.M Ayoeb RT XIII, Gunung Taur, Kalimantan Timur, itu merupakan pemasok bahan baku utama untuk PT Kertas Nusantara dan diketahui kedua perusahaan ini dimiliki oleh Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto.

Dalam surat yang dirilis 14 Desember 2018 itu, Bank Mandiri menginformasikan kepada pihak PT Tanjung Redeb Hutani untuk segera membayarkan kewajibannya sebelum jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2019, berupa:

1. Tunggakan angsuran hutang pokok bunga 0% sebesar Rp77,448,305,371.92
2. Denda keterlambatan pembayaran hutang pokok sebesar Rp46,051,804,035.92

Jumlah total kewajiban tunggakan ditambah denda yang harus dibayar oleh PT Tanjung Redeb Hutani kepada Kas Negara mencapai nilai Rp123,500,109,407.84 dan selanjutnya melapor ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menyertakan surat tembusan kepada pihak yang ditunjuk oleh Bank Mandiri.

Facebook Comments

News Feed