oleh

Anggota Dewan Etik Persepi: Inilah Omongan Orang Tak Punya Ilmu Memadai Tentang Riset

Sebarr.com, Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk menanggapi ancaman BPN akan menuntut lembaga survei yang menyajikan hasil survei berbeda dengan hasil pilpres 2019.

Persepi menilai orang yang menyampaikan ancaman itu sebagai pihak yang tak mengerti ilmu tentang riset.

“Inilah akibatnya kalau orang berkomentar nggak punya Ilmu yang memadai tentang riset,” kata Hamdi Muluk, kepada wartawan, Jumat (22/3/2019).

Hamdi menjelaskan, Yang namanya survei pra-Pemilu itu pada hakekatnya baru sebatas perkiraan, prediksi dengan mengumpulkan sejumlah data yang bisa dipakai sebagai indikator yang bisa mempengaruhi orang untuk memilih: misal penilaian terhadap rekam jejak kandidat, kepuasan terhadap kinerja kandidat, atau kedekatan dengan partai, faktor demografi, sikap-sikap politik, dan prediktor-prediktor lain.

Survei dilakukan sebelum pemilu, berbeda dengan hasil hitung cepat atau quick qount. Hamdi menekankan, justru aneh jika ada lembaga survei yang menyajikan data quick count yang salah dengan hasil dari KPU.

“QC kejadian mencoblosnya sudah merupakan kenyataan yang pasti: secara hakikat tidak boleh salah: nah perikiraan hasil coblosan memang tidak bisa sama dengan hasil hitung seluruh oleh KPU, makanya ada margin erorr maksimal 1%, tapi biasanya selisihnya kurang dari 1 %. Nah kalau ada lembaga yang salah quick count seperti 2014, itu kebangetan. Namun kalau survey pra-pemilu, apalagi masih 6 bulan sebelum pemilu memang masih bisa berubah-ubah. Apalagi kalau ada kejadian kejadian luar biasa yang berpotensi merubah opini publik seperti kasus Ahok, maka tidak ada jaminan hasil survei persis seperti nanti di hari H pencoblosan,” paparnya.

“Artinya bisa saja berubah. Tidak ada yang bisa menjamin, bahwa kalau hari ini 52% orang akan memilih si A, nanti pada hari H pencoblosan angkanya tetap sama . Artinya perkiraan atau prediksi persis sama dengan kenyataannya pada hari H pencobolosan,” ujarnya.

Menurut Hamdi, ancaman yang disampaikan BPN terhadap lembaga survei ini akan merusak iklim demokrasi di Indonesia. Dia meminta semua pihak yang ingin mengkritisi lembaga survei untuk membuka forum ilmiah.

“Statement ini kok kayak statement preman ya ? Ancam mengancam. Menurut saya ini bukan cara berdemokrasi yang baik, ataupun menumbuhkan Iklim ilmiah yang baik. Kalau mengkritisi hasil banyak lembaga survei, kita buka saja forum ilmiah, diskusi, seminar: kita bedah semua temuan-temuan survei itu secara ilmiah, bedah metodologinya, kuesioner, cara teknik olah data dan sebagainya, pokoknya aspek ilmiahnya lah,” bebernya.

 

Facebook Comments

News Feed