oleh

Moeldoko: Hukum Dipecahkan Pada Tempatnya Bukan di Jalanan

Sebarr.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi penyataan Amien Rais yang mengancam akan menggerakkan people power jika hasil pemilu diwarnai kecurangan.

“Saya pikir itu pilihan yang tidak bijaksana, janganlah. Kita menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-segala gitu,” kata Moeldoko di kantor Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Jln Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (4/4/2019).

Moeldoko mengatakan Indonesia merupakan negara hukum. Ia mengingatkan Amien untuk membuat pernyataan yang bijaksana sebagai seorang tokoh.

“Apalagi kita negara hukum, bukan hukum dipecahkan di jalanan, hukum dipecahkan pada tempatnya yang pas, ada salurannya,” ujar Moeldoko.

“Saya pikir sebagai sesepuh yang ditauladani tidak perlu menyampaikan hal itu,” imbuh mantan Panglima TNI itu.

Seperti diketahui, Amien Rais menyatakan akan menggerakkan massa bila ada kecurangan pemilu. Ia memilih menggunakan people power dibanding lewat jalur gugatan di MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sebelumnya juga telah berkomentar dan mengecam pernyataan Amien tersebut. Juru bicara MK Fajar Laksono menyayangkan ancaman pengerahan massa itu diucapkan Amien. Dia heran mengapa Amien bertolak belakang ketika menjabat Ketua MPR dulu yang turut mengesahkan pembentukan MK.

“Publik semua tahu, Pak Amien Rais merupakan pelaku sejarah, bahkan memimpin MPR tatkala melakukan perubahan UUD 1945, termasuk turut menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya, yang salah satunya kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut,” kata Fajar, Minggu (31/3).

Fajar juga menyesalkan ucapan Amien yang mengatakan tak gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Dia menilai ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan alias contempt of court.

“Akan tetapi, dengan mengatakan membawa perkara kecurangan pemilu ke MK tak ada gunanya, ini yg patut disesalkan. Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK,” tegasnya.

Facebook Comments