oleh

SS Minta Wanhor Partai Demokrat Periksa Hinca Pandjaitan

Sebarr.com, Jakarta – Gonjang-ganjing Partai Demokrat terus memanas. Mulai dari isu KLB, Sejarah berdirinya Partai, penunjukan PLH, Kogasma hingga anjloknya perolehan suara Partai Demokrat di pemilu 2019.
Saling tuding antara Pengurus PD dengan Para pendiri partai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD) senantiasa menghiasi berbagai media sosial.

Wakil Ketua Umum 1 FKPD PD, Subur Sembiring (SS) membeberkan beberapa kegagalan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam melaksanakan tugasnya di berbagai media sosial. Subur menilai, Hinca telah gagal melaksanakan tugas dan mencoba melimpahkan kegagalannya ke orang lain.

Berikut pernyataan lengkap Subur Sembiring yang diterim Redaksi, Minggu (07/7/2019).

Saudara Hinca Panjaitan sebagai Sekjen dan Masih melekat Sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum DPP Partai Demokrat menyatakan DPP PD akan memberikan sanksi kepada FKPD yang menyampaikan Objectivitas yang terjadi dari Hasil Perolehan Suara yang turun dari 10,19 Persen menjadi 7,7 Persen sungguh Menunjukkan Arogansi Kekuasaannya.

Harusnya Saudara Hinca Panjaitan Malu terhadap Apa yang diberikan Amanah padanya sebagai Plh. Ketua Umum yang tidak mampu menjalankan Tugas Ketua Umum untuk memenangkan Pileg 2019.

Bisa bisanya Dia mengalihkan issu Yang diberi Sanksi itu adalah Para Pendiri dan Deklarator PD yang menyampaikan Objectivitas yg terjadi pada perolehan suara yg menurun itu…

Padahal Yang Harus diberi Sanksi itu adalah Saudara Hinca Panjaitan yg tidak mampu melaksanakan Tugas PLh. Ketua Umum walaupun Istilah Plh. Itu tidak ada dalam AD/ART PD, Yang ada itu adalah Plt. dan Harusnya diberikan kepada Salah Satu Wakil Ketua Umum bukan ke Sekjen.

Kesalahan Administratif ini harusnya merupakan pertanggung jawaban Saudara Hinca Panjaitan yg membuat Ketua Umum melakukan Kekeliruan Terhadap Nama Plh. itu yg harusnya Plt. Ketua Umum.

Dalam hal ini dengan mudahnya Saudara Hinca Panjaitan dan seolah olah tidak bersalah atas Penurunan Suara Pileg Partai Demokrat menjadi 7,7 Persen.

Dimana letak Tanggung Jawabnya sementara semua Caleg tahu bahwa Tidak ada Bantuan Dana Saksi dari DPP PD sehingga 60 persen saksi saksi PD tidak ada di TPS TPS se Indonesia.

Semua Biaya Saksi TPS dibebankan pada Caleg DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota Se Indonesia yg tentunya sebahagian besar tidak sanggup menutupi Biaya Saksi tersebut…Yang perlu diketahui baru Pileg 2019 inilah Partai Demokrat meminta Biaya Saksi di TPS dari Para Caleg…sebelumnya Pileg 2004, 2009, 2014 Biaya saksi tidak pernah dibebankan ke Para Caleg…semua murni dibantu dan diselesaikan oleh DPP PD….

Inilah yg disesalkan oleh seluruh Caleg Partai Demokrat, Disaat Pak SBY berhalangan karena harus mendampingi Almh. Ibu Ani Yudhoyono dan Mempercayakan Plh. Ketua Umum kepada Hinca Panjaitan, Keluarlah Kebijakannya yg mengatur Biaya Saksi dibebankan kepada Para Caleg…

Sungguh sangat memalukan Sebuah Partai Yg pernah berkuasa selama 10 Tahun untuk biaya saksi saja harus dibebankan kepada caleg yg berakibat hampir 60 persen saksi saksi partai demokrat tidak ada di TPS TPS…itulah salah satu penyebab Kegagalan Penurunan Suara Pileg PD 2019….

Oleh Karenanya Pernyataan Saudara Hinca Panjaitan yg akan memberi Sanksi kepada FKPD sesungguhnya terbalik dan kami anggap memperalat Bapak Ketum SBY untuk memutarbalikkan Fakta Pertanggung Jawaban Saudara Hinca Panjaitan sebagai Plh. Ketua Umum…

Tambahan dari itu sangat naif bila dikatakan 7,7 persen itu merupakan prestasi karena survey ttg elektabilitas Partai Demokrat saat itu hanya sekitar 5 persen…Hinca Panjaitan lupa bahwa kita berpegang bukan pada hasil Survey tapi Hasil Rapimnas Partai Demokrat yg memutuskan Target Maximal kita adalah 15 Persen dan minimal bertahan 10 persen…

Jadi Kesimpulannya adalah Saudara Hinca Panjaitan sbg Plh. Ketua Umum Harus Bertanggung Jawab terhadap Penurunan Suara Nasional Pileg PD 2019 dari 10,19 persen menjadi 7,7 persen dan Jangan berlindung di bawah Kekuasaan Ketua Umum untuk melakukan Sanksi Kepada FKPD…

Saudara Hinca Panjaitan Harus Gentle Mundur dari Sekjen karena tidak mampu melaksanakan Tugas sebagai Plh. Ketua Umum DPP PD atau di Mundurkan dari Sekjen dan diharapkan dapat diperiksa oleh Wanhor atas semua kebijakannya dalam menjalankan Tugas sebagai Plh. Ketum Selama kurang lebih 4,5 bulan. Demikian Keterangan ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan buat kita semua, tksh.

Dari Dr. Ir. M. Subur Sembiring, Wakil Ketua Umum DPP FKPD

Facebook Comments