oleh

Serahkan Tugas ke Presiden, Praktisi Hukum Sebut Ketua KPK Bermanuver Politik

Jakarta, Sebarr.com – Praktisi Hukum, Petrus Selestinus menilai, mundurnya sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandakam bahwa secara yuridis, tanggungjawab pengelolaan tugas KPK terhitung sejak tanggal 13 September 2019, berada dalam keadaan vakum.

Sebelumnya, Ketus KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarief dan Saut Situmorang mengembalikan mandat mereka ke Jokowi.

Menurut Petrus, tidak mungkin Presiden Jokowi bisa melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK. 

“Sebagai Lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan ‘berhenti’ dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri,” kata Petrus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Petrus melanjutkan, tindakan berhenti secara serentak dan secara secara kolektif, jelas tidak prosedural bahkan merupakan tindakan “pemboikotan” atau insubordinasi.

Ia berujar, cara menyampaikan berhentinya itu dilakukan melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggungjawab pimpinan KPK kepada Presiden dilakukan dengan cara yang tidak sesusai dengan ketentuan pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. 

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” jelas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Padahal salah satu Organ KPK berdasarkan ketentuan pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, adalah organ Pimpinan KPK yang adalah penanggungjawab Penyidik dan Penuntut Umum yang bekerja secara kolektif. 

“Penyidikan dan penuntutan di KPK menjadi stagnan atau berjalan dengan cacat hukum karena pimpinannya selaku penangung jawab tertinggi di KPK vacum,” jelas Petrus.

Dengan terjadinya kekosongan pimpinan KPK, maka kini KPK hanya memiliki dua Organ yang masih eksis meskipun sedang bermasalah, yaitu Organ Tim Penasehat dan Organ Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. 

“Sikap pimpinan KPK ini sungguh memalukan, oleh karena sebagai pimpinan lembaga negara yang super body. Ternyata lima orang pimpinan KPK ini sangat lemah, tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat sekuat lembaga KPK yang super body, mudah menyerah tidak saja terhadap kritik dari masyarakat tetapi juga mudah didikte oleh apa yang disebut sebagai Wadah Pegawai KPK,” sesal Petrus.

Ia menuding, sikap pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden merupakan langkah politicking, kekanak-kanakan bahkan memalukan.

Secara hukum tindakan pimpinan KPK yang secara serentak memgembalikan mandat kepada Presiden, bisa ditafsirkan sebagai tindakan menghalangi dan menghambat tugas pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. 

“Sehingga bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menghalangi secara langsung tidak langsung penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi di KPK,” jelas Petrus.

Petrus mendesak Presiden dan DPR harus bersikap tegas karena telah dipermalukan oleh sikap pimpinan KPK. Apalagi secara hukum pengembalian pimpinan KPK kepada Presiden, telah berimplikasi terjadi kekosongan pimpinan KPK.

“Dengan demikian maka, setidak-tidaknya tanggal 15 September 2019, Presiden Jokowi sudah membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dkk. sembari menunjuk lima orang PLT pimpinan KPK atau segera melantik pimpinan KPK baru 2019-2023 untuk segera bertugas,” ungkap Petrus. []

Facebook Comments