oleh

PROJO Apresiasi Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kokos

Sebarr.com, Jakarta – Ketua DPP PROJO Freddy Alex Damanik memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dibawah kepemimpinan Bapak ST Burhanuddin yang telah berhasil melakukan eksekusi uang pengganti sebesar Rp 477 miliar.

Tim Hukum dan Advokasi DPP PROJO ini mengatakan, gebrakan tersebut merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan sejalan dengan visi misi Pak Presiden Jokowi, sebagaimana yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Jumat 16 Agustus 2019 yang lalu.

“Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diselesaikan atau berapa orang yang dipenjarakan melainkan juga diukur berapa kerugian negara yang bisa diselamatkan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan,” kata Freddy Damanik mengutip ucapan presiden Jokowi.

Tim Hukum dan Advokasi DPP PROJO, Freddy Damanik dan Silas Dutu

Alumnus Magister Hukum UGM ini menambahkan, keberhasilan yang dilakukan Kejaksaan Agung pimpinan ST Burhanuddin ini bukan hanya pada nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan, tapi juga terhadap kecepatan tim Kejaksaan Agung dalam melakukan eksekusi uang pengganti.

“Bayangkan, vonis Mahkamah Agung terhadap Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim adalah pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3318K/Pid.Sus/2019 tertanggal 17 Oktober 2019, kemudian tanggal 11 November Saudara Kokos sudah ditangkap, dan tanggal 15 November 2019 Kejaksaan Agung sudah melakukan eksekusi uang pengganti sebesar 477 Milyar. Ini prestasi yang sangat membanggakan,” tambah Freddy.

Kejaksaan Agung, sambung Freddy, dalam hal ini juga sudah menjalankan asas peradilan cepat, asas peradilan cepat merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan, karena selain telah memberikan kepastian hukum, juga telah memberikan rasa keadilan masyarakat dan tim Kejaksaan Agung juga bisa langsung fokus kepada para koruptor koruptor lain yang telah banyak merugikan negara.

Selain itu, PROJO siap mendukung Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan evaluasi terhadap Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

“Kami PROJO juga mendukung Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin yang akan melakukan evaluasi terhadap Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4),” tegas Freddy Alex Damanik dalam keterangan pers yang diterima Redaksi, Senin (14/11/2019).

Alumnus Magister Hukum UGM ini mengatakan, sebetulnya tujuan diadakannya TP4 maupun TP4 D di Daerah sudah sangat bagus, yaitu merupakan upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi, tim ini melakukan pekerjaan diluar jalur hukum, namun sebagaimana yang disampaikan Bapak Jaksa Agung masih banyak terjadi kebocoran-kebocoran, adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan TP4 maupun TP4D ini dalam operasionalnya. “Apakah karena pengawasannya kurang, ataukah petunjuk pelaksanaan maupun teknisnya yang belum memadai, termasuk system pelaporannya harus bagaimana? tanya Freddy.

Selanjutnya, Freddy menganjurkan Kejaksaan Agung melakukan evaluasi TP4 tersebut menggunakan kajian dari Ombudsman RI.

“Silahkah dilakukan evaluasi, mungkin Bapak Jaksa Agung bisa menggunakan kajian dari Ombudsman RI dalam melakukan evaluasi TP4 ini,” sarannya.

“Penyerapan dan realisasi anggaran pada suatu Kementerian/Lembaga maupun daerah bisa juga menjadi bahan untuk evaluasi tim ini karena tujuan awalnya memang untuk mengawal pembangunan,” bebernya.

Jangan Salah “Gigit”

Kejaksaan Agung juga harus melaksanakan apa yang baru baru ini disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dimana Presiden meminta agar tidak ada kriminalisasi kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Mengenai kebijakan, jangan ada yang namanya kebijakan itu dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada ‘mens rea’, tidak ada niat jahatnya jangan dicari-cari, yang namanya orang, pekerjaan banyak sekali. Saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar, kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan juga pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga mengigit pejabat atau pelaku pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini,” kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019.

“Yang pasti kami PROJO mendukung semua upaya-upaya kejaksaan dalam menjalankan visi misi Presiden Jokowi khususnya dalam penegakan hukum, pencegahan pemberantasan korupsi, mendukung agenda strategis bangsa seperti investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan,” tambah Freddy Alex Damanik.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara PT PLN Batubara senilai Rp 477,359 miliar. Sebanyak Rp 100 miliar dari jumlah uang tersebut dihadirkan sebagai bentuk simbolis saat konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019).

“Hari ini adalah eksekusi barang bukti dengan nilai Rp 477.359.539.000. Yang ada di sini Rp 100 miliar, artinya kalau ditumpuk, kita tidak akan kelihatan yang ada di sini,” ungkap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin saat konferensi pers.

Jaksa Agung menuturkan, nominal uang tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Kokos divonis 4 tahun penjara, denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 477,359 miliar. Burhanuddin mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke kas negara. “Uang pengganti tersebut telah disetor ke kas negara oleh jaksa eksekutor melalui Sistem Informasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Online atau Simponi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.

Facebook Comments