oleh

Dampak Negatif Jika Asas Carbotage Direvisi Terhadap Perekonomian Nasional dan Kedaulatan Negara

Oleh: Gerry Hukubun

Sebarr.com, Jakarta – Asas carbotage adalah sebuah bentuk kebijakan negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Selain indonesia, singapura, amerika serikat, filipina, australia, brazil, kanada, india dan jepang juga menerapkan asas carbotage.

Armada pelayaran nasional sewaktu-waktu bisa digunakan dalam kepentingan pertahanan negara apabila negara dalam keadaan bahaya, sesuai dengan amanat undang-undang no 32 tahun 2002 tentang pertahanan negara

Sejarah asas carbotage sebetulnya sudah ada sejak jaman majapahit dimana, semua armada china yang masuk lewat malaka menuju indonesia, harus dilaporkan dan dikawal oleh armada majapahit. Itulah bentuk bagaimana nenek moyang kita menjaga kedaulatan negaranya.

Dalam era modern, asas carbotage diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang disingkat UNCLOS dan juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut yaitu perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian.
Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.

kebijakan asas carbotage di indonesia tetapkan dan tertuang dalam inpres no 05 tahun 2005 dan Undang-undang no 17 tahun 2008.

Dan perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional pun meningkat pesat. Terbukti dengan peningkatan armada niaga nasional dari tahun 2005 yaitu sebanyak 6.041 unit menjadi 23.823 di tahun 2017 dan di 2018 meningkat menjadi sekitar 25.000an kapal niaga nasional.

Indonesia merupakan pasar maritim Terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 didunia, tentu merupakan pasar yang sangat diminati asing. Terutama dari china yang lagi melakukan program BRI ( BELT ROAD INISIATIVE) yang dimana, china ingin membuat jalur perdagangan maritim yg menyambungkan seluruh bumi dimana china adalah porosnya.

Bayangkan apabila investasi asing dibiarkan masuk 100% dengan direvisinya asas carbotage, maka dampak negatif yang terjadi bukan saja mematikan industri pelayaran nasional namun lebih dari itu, jumlah pengangguran tenaga kerja indonesia akan semakin banyak ( karena asing akan masuk lengkap dengan tenaga kerja mereka )

Selain itu, tujuan utama presiden jokowi yang dimana menginginkan indonesia menjadi negara poros maritim dunia, tidak akan pernah terwujud karena kita hanya akan menjadi tamu di negeri kita sendiri.

Kedaulatan negara NKRI yang selama ini didengungkan, perlahan-lahan akan meredup dengan dimana perairan kita dikuasai oleh bangsa asing

Jika undang-undang 17 tahun 2008 direvisi maka suatu saat yang ada didepan mata anak cucu kita nanti adalah kapal berbendera negara asing dengan leluasa mengarungi lautan kita. Tanpa melihat kapal dengan bendera negara kita sendiri.

ingat salah satu semboyan kita yang dipakai sejak jaman majapahit dengan armada terkuat pada masa itu. JALESVEVA JAYAMAHE yang artinya “di lautan kita jaya”

Penulis adalah Pengamat Ekonomi dan Politik Pasific Selatan

Facebook Comments